Bintangpost : "Kami diminta setor Rp.3000 per siswa pak. Katanya untuk pihak APH (Aparat Penegak Hukum, red) oleh Pak Kabid."
Miris.! Sebuah kalimat yang keluar dari beberapa Kepala Sekolah kepada media ini di salah satu daerah di Provinsi Lampung, terkait tentang banyaknya keluhan dan permasalahan yang menjadi dilema saat menjabat sebagai kepala sekolah.
Kalimat tersebut keluar bukan tanpa alasan. Para kepala sekolah saat ini banyak yang menjerit, karena mereka (Kepsek, red) merasa selalu menjadi ajang "bancakan" oleh para oknum pejabat dinas.
"Sudah kita penuhi, tapi masih saja salah. Ketika ada masalah, kita masih dipanggil. Dan Pak Kabid lepas tangan. Kita masih keluar duit lagi. Jadi iuran Rp.3000 itu untuk apa,"
Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah jabatan itu hanya sebagai titipan untuk mencari keuntungan sendiri atau hanya sebagai sarana untuk pemenuhan jabatan struktural demi terwujudnya maksud dan tujuan yang tidak bermoral.
Ketika seorang kepala sekolah yang benar-benar ingin memajukan sekolah, harus merasa "risih" dan bingung, karena anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui dana BOS untuk kepentingan sekolah dan murid, "diminta" untuk berbagai alasan demi keuntungan pribadi.
Dan yang tidak kalah miris, sudah seperti itu kejadiannya, kenapa para ASN ini masih berebut untuk menjadi kepala sekolah. Bahkan sampai ada yang siap "bayar" untuk menjadi kepala sekolah yang memiliki jumlah siswa-siswi banyak.
Ini tentunya harus menjadi sorotan serius dan evaluasi bagi pemerintah. Dimana pemerintah menginginkan pendidikan yang bagus dan baik bagi semua anak-anak. Namun kenyataannya, masih banyak pungutan-pungutan liar (Pungli) yang terjadi, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk ikut "mencicipi" anggaran pendidikan ini.
Padahal, masih banyak anak-anak kita yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, yang diharapkan bisa membantu untuk memenuhi peralatan sekolah.
Seperti salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini. Seorang siswa SD kelas 4 di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nekat gantung diri dengan alasan yang sangat-sangat menyayat hati karena tidak mampu membeli pena dan buku.
Dimana pemerintah, dimana dinas pendidikan, dimana program bantuan anak yang dijalankan, sampai bisa hal ini terjadi..
Terkait hal ini, media ini melakukan penelusuran tentang program bantuan peralatan sekolah di dinas pendidikan di daerah ini. Dan sangat mengejutkan. program bantuan peralatan sekolah ini menjadi rebutan oknum pejabat dinas.
Hal ini tentunya menjadi perhatian serius semua pihak. Apa harus menunggu kejadian siswa di NTT ini terjadi lagi di Provinsi Lampung karena prilaku oknum-oknum tidak bertanggung jawab. (*)
Penulis : Dodoy Ariyadi
