Medan (BP) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta wartawan untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam bertugas, agar informasi yang beredar di tengah masyakarat tetap jernih dan obyektif.
Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serbaguna Astaka Pancing, kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).
"Media massa terlebih media mainstream harus menjadi Clearing House atau rumah pembersih bagi informasi yang tersebar di tengah masyarakat," ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menuturkan, pers sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas negara serta menjaga keutuhan bangsa.
"Sebentar lagi kita memasuki tahun politik. Saya ingatkan, agar media massa terus berpegang teguh pada idealisme dan profesionalitas, agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil," pintanya.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7933/seminar-seruan-pers-hpn-2023-ini-harapan-ketua-dewan-pers
Bahkan, lanjut Jokowi, kebebasan pers saat ini sudah baik. Namun belum disertai sikap bertanggung jawab.
Apalagi, kata Presiden, di era gempuran informasi yang begitu bebas, di harapkan media mampu menyajikan informasi yang akurat dan berimbang agar tujuan mencerdaskan bangsa dapat tercapai.
Presiden menegaskan, dirinya mendeadline keputusan presiden tentang Kerjasama Pers selesai dalam sebulan ini. Dan dirinya akan turun ikut membahas Keppres tersebut.
Jokowi juga menyatakan keprihatinannya, berdasarkan survei 60 persen porsi iklan diambil oleh platform media asing. Hal ini semakin menyulitkan media mainstream. Untuk itu media mainstream harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Disamping media mainstream sendiri harus berinovasi untuk bisa terus bertahan.
"Dunia pers saat ini sedang tidak baik baik saja. Maka dari itu, harus ditingkatkan lagi. Dan kepada seluruh insan pers di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional," ungkap Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, banyaknya media massa khususnya media online yang terus bermunculan, harus dimaknai sebagai pluralisme atau keberagaman.
"Reformasi 1998 menjadi tonggak awal kebebasan pers dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Pers yang bebas juga harus dibarengi sikap bertanggung jawab," ujar Ninik. (red)
