Pesisirbarat (BP) : Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal didampingi Wabup A. Zulqoini Syarif menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar agenda jawaban pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (5/7/2023).
Dalam paripurna tersebut, Bupati Agus Istiqlal melalui Wakilnya A. Zulqoini memberikan jawaban tentang pandangan umum Fraksi, dan juga mengucapkan terima kasih terhadap apresiasi Fraksi Nasdem atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kabupaten tersebut.
"Prestasi ini tentu merupakan hasil kerja kita bersama. Dan semoga kedepannya opini ini dapat diraih kembali," ujarnya.
Menurut Wabup, saat ini Pemkab Pesibar telah melakukan kerjasama antar Badan/Dinas khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terrpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
"Pemkab Pesibar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melaksanakan program sekolah ramah anak, yang bertujuan untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak," tuturnya.
Baca Juga :
Dan pada tahun 2024, kata dia, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan yang bertujuan menciptakan iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas.
Upaya lainnya, lanjut dia, Pemkab Pesibar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Sekolah dan Kecamatan. Melakukan penjangkauan kasus dengan segera setiap terjadi kasus kekerasan, memberikan layanan psikologis dan layanan lembaga bantuan hukum terhadap korban. Dan juga memberikan layanan rujukan terhadap korban.
"Sementara terkait sering terjadinya musibah kebakaran di daerah Kecamatan Karya Penggawa, kita (Pemkab, red) sedang mengupayakan penambahan kendaraan Damkar dan personilnya. Dan terkait posko siaga Damkar, tentunya akan menjadi perhatian serius, salah satunya dengan mengoptimalkan Satpol-PP untuk segera mengaktifkan relawan damkar di Karya Penggawa," jelasnya.
Baca Juga :
Wabup juga mengungkapkan, dalam rangka peningkatan pembangunan pariwisata, selanjutnya masyarakat dan pelaku wisata akan melaksanakan pembinaan secara intensif terhadap pengelolaan penginapan, kuliner, oleh-oleh khas Pesibar dan produk ekonomi kreatif lainnya serta penguasaan bahasa asing.
"Dan upaya lain yang akan dilakukan adalah pembinaan dan pelestarian seni budaya khususnya seni budaya Pesibar yaitu dengan melaksanakan pekan budaya daerah dan pendataan budaya daerah," jelasnya.
Pemkab Pesibar dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran daerah, kata dia, selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tahapan fasilitasi, evaluasi, dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan gambaran kepatuhan, serta sinkronisasi dokumen daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab Pesibar juga berkomitmen melunasi secara keseluruhan hutang piutang daerah, dengan tetap memperhatikan anggaran operasional dan pembangunan, agar tetap berjalan sehingga roda pemerintahan tidak terkendala.
"Untuk permintaan harus dilakukannya koordinasi dengan DPRD terhadap hasil evaluasi keuangan daerah bersama dengan Pemprov Lampung dan kritikan Bupati diharuskan hadir dalam rapat paripurna dalam menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah akan menjadi perhatian kami," ucapnya.
Selain itu juga, lanjut dia, saran dalam menetapkan rancangan APBD tahun-tahun berjalan agar lebih efisien sehingga tidak terdapat lagi defisit anggaran yang terlalu besar. Serta saran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merespon dan melaksanakan koreksi, saran, masukan dari berbagai fraksi yang disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian Pemkab Pesibar.
Dan sampai saat ini, Wabup A. Zulqoini menerangkan, Pemkab Pesibar akan terus berupaya untuk memaksimalkan aset daerah yang dimiliki dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perjanjian kerjasama maupun lelang aset.
"Pemkab Pesibar akan berupaya meningkatkan PAD. Serta akan mengevaluasi dalam pelaksanaan event-event yang dinilai kurang baik memposisikan pihak DPRD. Namun yang pasti, semua saran dan pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Pesibar, tentunya akan menjadi masukan Pemkab Pesibar untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan pembangunan demi kemajuan dan kesehjateraan Kabupaten Pesibar ini," pungkasnya. (her)
