Oleh : Ruruh Anjar
BINTANGPOST : Beras merupakan komoditas strategis yang bersifat politis, hal ini karena di Indonesia beras merupakan pendorong utama inflasi, juga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang timbul terhadap komoditas ini akan menjadi perhatian publik, salah satunya adalah impor. Setelah pada bulan Januari--Februari 2018 pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melakukan impor beras, pada Mei ini pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras untuk yang kedua kalinya sejumlah 500.000 ton. Akibatnya total impor hingga Juli nanti adalah 1 juta ton. Wacana ini mengemuka dikala harga beras yang masih tinggi di tengah masyarakat, sehingga pemerintah memandang perlunya dilakukan impor jilid II. Seperti yang dikutip dari laman www.Liputan6.com (21/5/2018), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, izin impor kedua tersebut diberikan dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar.
Walaupun sebenarnya menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, berdasarkan data BPS produksi beras meningkat. Hal ini diperkuat oleh Perum Bulog yang menegaskan melalui Dirutnya, Budi Wasesa, bahwa stok beras lokal masih sangat melimpah dan tidak ada masalah (www.Kompas.com (31/5/2018)).
Perbedaan pandangan antara pihak-pihak di dalam pemerintahan ini jelas membingungkan dan menimbulkan polemik. Kenyataannya juga, setelah dilaksanakan impor beras jilid I, harga beras tetap tinggi di pasaran sebagaimana yang disampaikan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa bahwa impor beras yang dilakukan pemerintah belum lama ini sama sekali tidak mempan untuk menurunkan harga beras di pasaran. Bahkan, harga gabah dan beras di tingkat konsumen masih sangat tinggi dan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) (www.Liputan6.com (24/4/2018). Ini artinya impor beras bukanlah solusi utama menurunkan harga beras di pasaran.
Impor dalam Pandangan Islam
Di dalam bidang ekonomi, impor adalah kegiatan perdagangan
dunia yang lumrah dan sangat memungkinkan untuk terjadi di sebuah negara,
termasuk Indonesia. Di dalam Islam, aktivitas ekspor impor dalam suatu negara diperbolehkan
karena merupakan bagian aktivitas perdagangan yang masuk pada aspek
muamalah, baik secara bilateral maupun multilateral. Sebagaimana Allah SWT
berfirman:
“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah:
275).
Maknanya adalah kebolehan atas jual beli atau perdagangan namun jika sudah terkait dengan kebijakan perdagangan internasional maka dilarang keras jika kebijakan tersebut merugikan rakyat, bahkan harus memperhatikan kehalalan barang dan kepada negara mana kita dapat bekerjasama sesuai dengan aturan Islam yang dipegang Kepala Negara.
Kepala
negara termasuk pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengurusi
rakyat, tidak boleh ada pengabaian terhadap hak-hak rakyat. sebagaimana
Rasullullah menyatakan bahwa fungsi pemerintah adalah laksana penggembala. Hal
ini sesuai sabdanya:
“Imam (kepala negara) laksana penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari). Hadis ini menginsyaratkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar dalam mengurusi rakyat, termasuk persoalan kebijakan impor yang harus sesuai koridor syara’ dan tetap untuk kepentingan rakyat.
Sebagai contoh kebijakan pertanian di masa Umar bin Khattab, beliau memberikan modal dari Baitul Mal kepada para petani di Irak agar dapat mengelola tanah pertaniannya tanpa unsur riba. Kemudian dilakukan pengaturan pengelolaan pasar sehingga penetapan harga dijaga, dan disesuaikan dengan supply and demand.
Tidak terjadi pematokan harga, menjaga pasar dari segala bentuk penipuan, penimbunan dan jual beli yang terlarang dan sebagainya. Dengan demikian penjagaan negara terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stabilisasi harga akan terpenuhi.
Demikianlah kehidupan yang akan menghantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan yang merata. Kebijakan ekonomi yang dilandaskan pada aturan-aturan Allah semata yang mengetahui yang terbaik untuk seluruh makhluk-Nya.
Wallahua’lam bishshowwab
