Pesisirbarat (BP) : DPRD Pesisir Barat (Pesibar) menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Pesibar, tetakit insentif 3 bulan dan tunggakan 1 tahun yang belum terbayarkan.
Hearing dipimpin langsung Ketua DPRD Pesibar Agus Cik didampingi Wakil Ketua 1 Ripzon Effendi, Wakil Ketua 2 Ali Yudiem, Reza Fahlevi dari fraksi PKB, Toil Fraksi Demokrat, dan Seluruh perwakilan APDESI Kabupaten Pesisir Barat serta perwakilan seluruh Apdesi kecamatan. Berlangsung diruang sidang DPRD Pesibar, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/8097/pemkab-pesibar-gelar-audiensi-bersama-pddi
http://bintangpost.com/read/8099/rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-2022-pesibar
Ketua APDESI Pesibar, Mustapiri menyampaikan, terkait insentif dan tunjangan yang belum terbayarkan agar segera disosialisasikan kapan akan dibayarkan.
"Kami harap DPRD Pesibar dapat mengambil langkah tepat dalam menindaklanjuti belum terbayarnya insentif 3 bulan dan tunggakan 1 tahun ini," ujar Ketua APDESI Kabupaten Mustapiri, didampingi Seketaris Apdesi Kabupaten Pesibar Bazargan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pesibar Ripzon Effendi menanggapi permasalahan tersebut mengatakan, seharusnya dari pihak APDESI memberikan surat atau pemberitahuan agar menjadi dasar memangil dinas terkait agar dapat hadir pada hearing.
Terkait tunjangan dan insentif, lanjut dia, memang sudah dianggarkan mungkin belum dikeluarkan, itu karena diakibatkan inflasi. Bahkan pihaknya sudah mempertanyakan itu kepada semua dinas terkait. Dan sangat disayangkan, seharusnya dinas PPKAD dan PMP harus hadir dalam acara ini.
"Mereka sudah menjawab itu, dan akan dibayarkan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023. Tetapi kenyataannya, sampai hari ini belum terbayarkan," ungkapnya. (her)
