Jaminan Kesehatan Adalah Hak Seluruh Rakyat

Oleh: LisaMukhlisah

Bintangpost : Warga Kota Bandar Lampung mengeluhkan banyak diblokirnya kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga mereka tidak bisa lagi berobat menggunakan KIS. Masri (50) warga Way Lunik, Panjang, Kota Bandar Lampung mengaku bahwa kartu KIS miliknya dan istrinya sudah terblokir dan tidak bisa digunakan lagi.

"Saya berobat rutin, pas kemarin saya mau berobat kartu (KIS) diblokir kata petugas di puskes. Terus saya disuruh urus ke (Dinsos) dan hari ini saya ke sini, kata petugasnya enggak bisa dipakai lagi," kata Masri, Kamis (14/9). (RmolLampung)

Sejatinya jaminan kesehatan adalah hak semua orang yang wajib ditanggung oleh negara baik miskin maupun kaya. Namun, paradigma sekuler kapitalisme neoliberal membuat penguasa lazim berbuat semaunya, termasuk memaksa dan membebani rakyat untuk melakukan perkara yang bukan menjadi tanggungannya.

Kondisi ini sejalan dengan posisi negara dalam yang tidak bertindak sebagai pengurus umat, melainkan hanya sebagai regulator saja. Bahkan dalam sistem ini, negara membangun hubungan dengan rakyatnya layaknya hubungan bisnis semata, yaitu ibarat penjual dan pembeli termasuk soal layanan publik.

Kapitalisasi layanan kesehatan memang sudah lama menjadi kesepakatan internasional dan disepakati untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat, yakni sistem asuransi yang melibatkan perusahaan pelat merah dan milik swasta (kapitalis).

Padahal sejatinya, selain kental kepentingan bisnis, penerapan prinsip asuransi dalam pembiayaan kesehatan masyarakat adalah bentuk lepas tanggung jawab negara atas rakyatnya juga memberi ruang besar para pemilik modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Maka wajar jika kesehatan dalam sistem sekarang menjadi komoditas yang sangat mahal. Hingga muncul narasi sarkasme, “Orang miskin dilarang sakit!”

Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap individu yang menjadi kewajiban syar’i bagi negara untuk memenuhinya tanpa memandang apakah mereka kaya atau melarat. Oleh karenanya, negara wajib mengupayakan semua cara agar hak rakyat tersebut bisa dipenuhi sebaik-baiknya dan diakses dengan semudah-mudahnya. Bahkan jika perlu, semua layanan bebas biaya.

Semua ini niscaya karena Islam memiliki mekanisme jaminan kesehatan dari hulu hingga hilir. Mulai dari aspek yang bersifat preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan promotif (peningkatan kesehatan).

Sistem kesehatan juga ditopang dengan sistem ekonomi dan keuangan (APBN) negara Islam yang sangat kuat. Sumber-sumber pemasukan negara dari kepemilikan umum, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa dan sumber-sumber lainnya, sangat cukup untuk menutup kebutuhan modal bagi pemberian layanan terbaik bagi seluruh rakyatnya, mulai dari pengadaan faskes, alkes, tenaga kesehatan, obat-obatan, hingga riset dan pengembangan sistem kesehatan.

Selain itu, penerapan sistem sanksi Islam termasuk keberadaan para syurthah (polisi) dan kadi hisbah (hakim yang memutus pelanggaran hak publik di tengah masyarakat, akan menutup celah penyimpangan dalam sistem layanan kesehatan, seperti kasus-kasus malapraktik dan bisnis-bisnis kesehatan yang biayanya sering kali di luar nalar.

Hanya dalam sejarah peradaban Islam, tercatat keagungan sistem layanan kesehatan. Sejak masa Rasulullah hingga era khalifah sesudahnya, negara Islam membangun konsep layanan kesehatan terbaik bagi semua orang. Termasuk konsep bimaristan (kerumahsakitan) yang menjadi model bagi kerumahsakitan di era sekarang. Bahkan, pada era kejayaan Khilafah, rakyat sehat pun berbondong-bondong ingin coba merasakan kenyamanan fasilitas di bimaristan. Untuk rakyat yang ada di pelosok, rumah sakit keliling pun disediakan oleh negara, yakni berupa kafilah unta yang membawa dokter dan alkes untuk melayani orang sakit di tempat tinggalnya.

Sudah saatnya umat Islam mencampakkan sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang memproduksi berbagai kezaliman dan beralih kepada keadilan sistem Islam. Hanya dengan sistem Islam, mimpi keadilan dan kesejahteraan bisa benar-benar diwujudkan dan umat ini bisa kembali meraih kemuliaan.

Wallahu'alam.