Pesawaran (BP) : Organisasi masyarakat yang mengatasnamankan Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih (AmPMP) Kabupaten Pesawaran, menggelar aksi menolak Calon Presiden (Capres) dan Partai Politik (Parpol) yang mendukung terorisme dan radikalisme.
Aksi yang digelar dengan membagikan selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan tersebut, digelar di Tugu Pengantin Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (7/6/2022).
Edi Turnadi, selaku kordinator aksi mengungkapkan, aksi tersebut sebagai rasa bentuk kepedulian pihaknya, terkait dengan permasalahan kebangsaan yang saat ini terjadi.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/6550/e-tropers-lampung-action-di-kabupaten-pesawaran
Pasalnya, kata dia, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang, sejumlah pihak yang merasa layak mencalonkan diri mulai mencari simpati masyarakat dengan berbagai cara. Tidak hanya mempersolek diri agar terlihat menarik di mata masyarakat, para calon pun mulai memanjangkan lidahnya agar bisa menjilat Partai Politik lebih basah untuk bisa dilirik.
Dan saat ini, dia mengatakan, banyak sosok yang mencalonkan diri sebagai presiden, namun mendukung terorisme dan radikalisme. Dan pihaknya dari Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih sebagai organisasi masyarakat yang fokus dan peduli dengan permasalahan kebangsaan ini, mencatat ada satu orang yang mempunyai potensi mencalonkan diri menjadi Calon Presiden, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dirinya juga menilai, jangankan kelak menjadi Presiden, mencalon diri menjadi Capres pun dinilai akan berpotensi memecah belah persatuan bangsa, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta silam.
Mengapa kita wajib menolak Anies Baswedan jadi Capres, lanjut dia, setidaknya ada 5 poin utama kenapa seorang Anies Baswedan bahkan tidak layak untuk sekedar menjadi kandidat Capres, yaitu Anis pendukung kelompok radikal intoleran.
Penggiat media sosial, Zein Assegaf atau yang akrab disapa Habib mengaku takut jika nantinya Anies terpilih jadi Presiden RI, dikarenakan negara Indonesia bisa hancur. Dan menurut Habib Kribo, jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI, maka gerakan-gerakan radikal akan semakin tumbuh subur.
"Inilah salah satu yang menurut kami akan membuat negara Indonesia menjadi hancur dan terpecah belah karena tumbuh suburnya gerakan radikal yang membawa-bawa nama agama atau 'Gerakan–gerakan radikal ini, bawa agama akan tumbuh subur'," jelasnya.
Lalu, lanjut dia, Anies pendukung sekaligus donatur kelompok teroris. Kedekatan Gubernur Anies Baswedan dengan Farid Ahmad Okbah, teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang diringkus oleh satuan anti terorisme Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, bukan hanya kedekatan biasa. Bahkan sudah seperti keluarga baginya. Hal tersebut diakui sendiri oleh Anies saat mengklarifikasi beredarnya foto dirinya bersama Okbah, yang mengatakan momen foto tersebut diambil saat dirinya bersama ibundanya datang ke rumah Okbah, dengan tujuan melayat karena mertua Okbah meninggal dunia.
Kemudian, Anies Antek Asing, puluhan lapak pedagang makanan dan warung di Jalan Ketel 1 dan 2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dilarang buka saat perhelatan Formula E seri Jakarta alias Jakarta E-Prix 2022. Para pedagang diimbau untuk tidak membuka lapak mereka pada tanggal 3 dan 4 Juni 2022. Aturan larangan buka bagi pedagang ini disampaikan lewat surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.
"Padahal, saat baru menjadi menjadi Gubernur, Anies Baswedan menyebut soal pribumi. Namun kini menjelang lengser, Anies justru menjadi antek asing. Cuma mau gelar bule-bule balapan kok jadi galak banget. Apalagi sudah bayar ratusan miliar dengan duit rakyat DKI, ada PKL berdagang malah dilarang. Saat baru jadi, Anies ngomong soal pribumi, setelah mau lengser kok jadi antek asing," katanya.
Selanjutnya, Anies pembohong besar dan pro Aseng. Pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektare merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Tetapi faktanya, malah memberikan izin kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 932 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT. Kapuk Niaga Indah (ASENG).
Dan yang terakhir, kata Edi, Anies koruptor anggaran APBD Jakarta. Dalam laman kpk.go.id, DKI Jakarta menempati urutan pertama, banyaknya laporan dugaan korupsi dengan 471 aduan sepanjang tahun 2021, jumlah aduan terbesar sepanjang sejarah. Dan menurut koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Anies, sebagai Gubernur dinilai tidak tegas dalam mengawasi pengeluaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Merah Putih menegaskan dan mengingatkan kepada Partai Politik dan seluruh masyarakat Indonesia, untuk menolak Calon Presiden yang berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa dan negara," pungkasnya. (Doy)
