Pesawaran (BP) : Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran mendorong pengelola BUMDes menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui program Andan Jejama BUMDes (AJB).
Program tersebut diluncurkan Kejari Pesawaran bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin (16/11/2026).
Kepala Kejari Pesawaran Umi Kalsum mengatakan, BUMDes memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian desa. BUMDes berperan mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
Namun, kata dia, potensi tersebut harus didukung tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha yang baik.
"Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Umi.
Ia menegaskan, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, penerangan hukum, dan pendampingan hukum sesuai kewenangan.
Umi menyebut lima hal yang harus diperhatikan pengurus BUMDes, yakni penguatan tata kelola, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pencegahan penyimpangan, pengembangan potensi usaha desa, dan membangun budaya sadar hukum.
"Kita perlu membangun paradigma bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak untuk menjaga dan mengembangkan BUMDes," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengatakan, program AJB merupakan hasil kolaborasi Pemkab Pesawaran dan Kejari Pesawaran untuk memperkuat ekonomi desa.
Nanda berharap, AJB menjadi wadah inklusif untuk menampung dan memasarkan komoditas lokal hasil karya dan pertanian masyarakat.
"Kolaborasi ini untuk mewujudkan masyarakat yang produktif demi mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa, serta mendorong BUMDes yang maju, mandiri, dan berdaya saing," ujar Nanda.
Ia menegaskan, masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari program tersebut.
"Kita ingin ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. BUMDes berkembang, dan masyarakat sebagai pilar utama harus paling mendapatkan keuntungan," katanya. (doy)