BINTANGPOST : Puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pesawaran menggelar demo ke KPUD kabupaten setempat, Senin (6/8/2018).

Demo tersebut, menuntut kejelasan pemotongan anggaran dana kegiatan PPK dan PPS se-Pesawaran oleh KPUD Pesawaran untuk sewa laptop yang tidak ada dalam rencana kerja anggaran (RKA), dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran honorer selama dua bulan yaitu bulan Juni-Juli 2018, yang belum diberikan oleh pihak KPUD Pesawaran. 

Seperti yang ungkapkan oleh Paktut, salah satu anggota PPS Desa Negri Sakti Kecamatan Gedong Tataan bahwa, kedatangannya bersama rekan-rekan PPK dan PPS seluruh Pesawaran ini untuk menuntut kejelasan pemotongan anggaran pada pilgub Lampung lalu.

Karena, katanya, dalam rencana kerja anggaran (RKA) PPK maupun PPS dalam Pilgub lalu, tidak ada anggaran untuk sewa laptop selama proses pelaksanaan pilgub.

"Kami sudah tanya ke kabupaten lain, anggaran sewa laptop untuk Pilgub kemarin itu tidak ada. Jadi kami datang ini mau menuntut kejelasan anggaran untuk sewa laptop ini. Karena uang itu dipotong dari anggaran operasional kami," ungkapnya, saat ditemui disela-sela demo dikantor KPUD Pesawaran.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya menuntut pembayaran honorer bulan Juni dan Juli 2018, yang belum dibayar oleh KPU Pesawaran. 

"Kami juga menuntut pembayaran honor kami yang dua bulan (Juni-Juli) ini belum dibayarkan oleh KPU Pesawaran," terangnya.

Diketahui media ini, demo yang dilakukan PPK dan PPS se-Kabupaten Pesawaran tersebut, menuntut kejelasan pemotongan anggaran untuk sewa laptop oleh KPU setempat, yang tidak ada dalam RKA dalam pilgub Lampung lalu.

Para PPK dan PPS kabupaten Pesawaran tersebut, merasa keberatan dengan adanya sewa laptop, yang dipotong dari anggaran mereka (PPK/PPS) setiap bulannya sebesar Rp450 ribu, yang berjalan selama lima bulan terakhir ini.

"Sewa laptop ini kan tidak ada dalam RKA. Tapi kenapa kok diadakan oleh KPU. Dan diadakan nya juga bukan dari awal tahapan, tapi dilakukan diakhir-akhir tahapan Pilgub Lampung kemarin yang sudah tidak lagi memerlukan laptop," ujar salah satu anggota PPK Kecamatan Waylima, yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, menurut ketua KPUD Pesawaran Amin Udin, kepada media ini menjelaskan bahwa, pihaknya akan memfasilitasi tuntutan para PPK dan PPS tersebut.

Karena, kata dia, untuk masalah anggaran kegiatan itu sepenuhnya adalah urusan dari sekretariat KPUD Pesawaran.

"Itu bukan ranah kami (komisioner), karena itu sepenuhnya urusan sekretariat. Tapi kita akan memfasilitasi, dan saat ini kita masih memverifikasi surat pengaduan yang disampaikan ke kami dari PPK dan PPS ini," jelasnya, saat dihubungi media ini.

Sedangkan saat akan dikonfirmasi terkait masalah tersebut, kepala seketrariat KPUD Pesawaran Budi Utomo, tidak ada ditempat. Dan saat dihubungi melalui telpon selullernya tidak aktif. (Red)