Oleh : Putri Jasmine

Bintangpost : Pasca dilakukannya penggerebekan gudang pupuk kimia oplosan di Lampung Tengah oleh pihak yang berwajib, para petani khawatir dengan nasib mereka. Pupuk oplosan yang dijual dengan harga yang lebih murah lebih diminati oleh petani, padahal penggunaan pupuk oplosan ini akan merugikan petani itu sendiri sebab tanaman akan menjadi rusak.  

Pupuk oplosan sendiri dianggap sebagai pengganti dari harga pupuk asli yang tinggi, perbedaan harga yang mencapai 50 persen membuat petani seolah mendapat angin segar demi tetap bisa memproduksi tanaman. Mereka seakan tak punya pilihan, makin melambungnya harga pupuk saat ini jelas sangat memberatkan hingga membeli pupuk oplosan dilakukan demi menekan ongkos produksi.

Maraknya peredaran pupuk oplosan yang sangat merugikan para petani ini wajar terjadi di negeri yang menerapkan sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan materi. Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi sebab tingginya harga pupuk memberi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pengoplosan pupuk. 

Baca Juga :

http://bintangpost.com/read/8028/marak-perundungan-potret-generasi-makin-rusak

Sengkarut yang terjadi pada sektor pertanian hari ini juga nyatanya menjadi jalan bagi pemodal swasta hingga asing untuk menyediakan bahan baku pertanian. Sementara negara yang berbasis kapitalis hanya membatasi perannya hanya sebagai regulator bukan sebagai pengurus dan penanggung jawab seluruh urusan umat. Inilah realita hidup di dalam negeri agraris yang pengaturannya berbasis sistem kapitalisme. 

Sementara dalam paradigma Islam, prinsip penting pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus kembali pada fungsinya yang sohih yakni sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Sebab Rasulullah saw bersabda, 

"... Pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas rakyatnya.. " (HR. Ahmad dan Bukhori) 

Oleh karena itu, pelayanan negara harus bersih dari aspek bisnis. Tidak boleh ada sedikitpun ada kepentingan profit dalam mengurusi hak rakyat termasuk diantaranya negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hak publik kepada swasta atau korporasi. Negara dalam sistem Islam bertanggungjawab mendorong sektor pertanian berjalan maksimal. Merupakan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan pangan bagi rakyatnya. 

Kebijakan yang diambil oleh negara dalam sistem Islam antara lain memaksimalkan produksi lahan pertanian dengan memberikan dukungan penuh kepada para petani. Islam akan memberikan bantuan modal berupa aneka sarana produksi pertanian, dan membangun infrastruktur pendukung pertanian. Semua bantuan ini berorientasi pelayanan dan bukan untuk mencari keuntungan. 

Baca Juga :

http://bintangpost.com/read/8293/darurat-inses-gambaran-kian-hancurnya-tatanan-sosial-negeri-ini

Imam atau Kepala Negara dalam Islam begitu mudah memberi bantuan secara gratis kepada rakyatnya, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat sebelum diminta. Kemampuan sistem Islsm memberi dukungan secara besar-besaran kepada rakyatnya termasuk para petani ditopang oleh sistem anggaran negara yang unik dan berbasis baitulmal. 

Dengan dukungan dan perhatian yang besar dari kepala negara dalam sistem Islam yang begitu besar, para petani akan bersemangat untuk berproduksi dan tidak akan berbenturan dengan harga pupuk yang tinggi. Gambaran inilah yang tampang sepanjang masa penerapan Islam secara kafah selama 1.300 tahun. Sejarah mencatat, seluruh  daerah-daerah pertanian di dalam wilayah Islam berproduksi sepanjang tahun dengan jenis tanaman yang bervariasi sehingga dapat memenuhi pangan negara bahkan berlebihan dan menjadi negara eksportir pangan dan penyuplai bantuan pangan ke berbagai negara.

Allahua'lam