Pesisirbarat (BP) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar hearing dengan perwakilan masyarakat Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, terkait persoalan tambak udang milik CV. Johan Farm.
Hearing yang dihadiri Ketua DPRD Pesibar Agus Cik, anggota DPRD Hi.Khoiril Iswan, Riza Pahlevi, Erwin Goestom, Fadli Ahmadi, serta I Gusti Kadi Artawan tersebut, berlangsung di Ruang Dengar Pendapat (RDP) gedung DPRD setempat, Senin (6/3/2023).
Turut hadir juga Camat Pesisir Selatan Mirton Setiawan, jajaran Forkopimda, Peratin Way Jambu Evan Rosiawan, perwakilan masyarakat Edi Syamsuri, Bangsawan Utomo, dan pihak terkait lainnya.
Perwakilan masyarakat Way Jambu, Edi Syamsuri memyampaikan, banyak tuntutan masyarakat mengenai keberadaan tambak udang milik CV. Salah satunya, agar keberadaan tambak udang itu agar segera ditutup, dan seluruh aktivitas di lokasi tambak udang itu dihentikan.
"Dalam artinan, masyarakat berharap tambak udang itu segera hengkang dari Pekon Way Jambu. Karena banyak berdampak terhadap masyarakat setempat, salah satunya seperti nelayan tradisional yang mencari ikan dipinggir pantai terkena gatal-gatal yang diduga akibat limbah tambak itu," terangnya.
Baca Juga :
Selain itu, lanjut dia, tambak tersebut kerap menyebabkan polusi udara seperti bau tidak sedap, serta dampak lainnya.
Maka dari itu, kata dia, masyarakat mengharapkan agar DPRD Pesibar sebagai wakil rakyat dapat memberikan tindakan tegas. Karena ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.8/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017-2037, yang sebelumnya telah disahkan DPRD Kabupaten Pesibar ini. Apalagi wilayah Pekon Way Jambu ini masuk dalam zona wisata.
"Karena itu tidak ada solusi lain, kecuali tambak udang di Pekon Way Jambu tersebut ditutup. Karena hal ini dikhawatirkan akan kembali menimbulkan gejolak. Apalagi saat ini sudah mulai terjadi gesekan antar masyarakat setempat," ucapnya.
Sedangkan menurut Peratin Way Jambu, Evan Rosiawan menambahkan, akhir-akhir ini kondisi di masyarakat Way Jambu sudah sangat mengkhawatirkan karena persoalan tambak udang tersebut yang belum tuntas. Sehingga pihaknya khawatir terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di pekon setempat.
"Sesuai dengan permintaan masyarakat, agar tambak udang di Pekon Way Jambu bisa segera ditutup. Kondisi limbah tambak udang di wilayah itu telah berdampak terhadap lingkungan, dan juga masyarakat. Apalagi lokasi tambak udang itu juga sudah pernah disegel oleh Pemkab Pesibar karena telah melanggar Perda RTRW. Karena itu masyarakat menginginkan tambak udang tersebut segera ditutup," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pesibar Agus Cik menuturkan, dalam penegakan Perda, dilakukan oleh pihak eksekutif. Dan sesuai dengan aturan tentang RTRW, lokasi tambak udang di Pekon Way Jambu ini sudah melanggar Perda, bahkan Pemkab setempat pernah melakukan penyegelan.
Untuk itu, dia mengatakan, bahwa DPRD Pesibar sepakat lokasi tambak udang itu ditutup. Akan tetapi, persoalan ini juga harus ada kejelasan dari semua pihak. Dan pihaknya akan mengagendakan dan memanggil semua pihak-pihak terkait dan perwakilan masyarakat, aparat pekon dan kecamatan, dan pihak perusahaan tambak udang itu, untuk membicarakan permasalahan ini. Terutama terkait dengan perizinan dan lain sebagainya.
"Kita akan agendakan lagi untuk hearing dengan semua pihak terkait. Dan rencananya pada tanggal 20 Maret 2023 mendatang. Dan setelah kita mendengarkan penjelasan dari semua pihak, nanti baru ada kesimpulannya seperti apa," pungkasnya. (her)
