Harga Beras Terus Meroket, Bukti Minimnya Kepengurusan Terhadap Rakyat

Harga Beras Terus Meroket, Bukti Minimnya Kepengurusan Terhadap Rakyat Foto. Net.

Oleh: LisaMukhlisah

Bintangpost : Harga beras di Provinsi Lampung terus meroket. Kenaikan beras mencapai hingga Rp3 ribu per kilogram. Di Pasar Tugu Bandar Lampung, harga beras mulai naik sejak bulan Oktober 2022 lalu. Hingga kini kenaikan harga terus berlanjut. Seorang pedagang beras di Pasar Tugu mengatakan, harga beras terus naik sejak bulan Oktober 2022 lalu.

Tingginya harga bahan pangan pokok menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi bangsa sedang tidak sejahtera, serta gambaran negara gagal menyejahterakan rakyatnya. Terlepas dari harga beras di Indonesia yang dikabarkan termurah atau termahal dibandingkan dengan negara lain, namun fakta yang didapati adalah bahwa harga beras dan bahan-bahan pokok di Indonesia tidak pernah stabil dan cenderung terus meningkat. 

Lembaga riset dan masyarakat awam mengetahui dengan cermat kenaikan setiap rupiahnya. Setiap harinya pula, mereka yang berupah di bawah UMR atau yang bekerja serabutan apalagi yang menganggur selalu merasa waswas. Kian hari harga pangan kian naik. Bukan hanya beras, melainkan juga pangan pokok lain, seperti telur, minyak, dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan hidup, seperti pulsa, air, listrik, dan BBM, semua mencekik.

Akibatnya, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi telah menyebabkan banyak keluarga lebih memilih jenis pangan yang harganya murah. Tak terpikir untuk mengonsumsi pangan dengan gizi seimbang, yang terpenting ada yang bisa digunakan untuk membuat perut kenyang. 

Para ibu akhirnya lebih memilih membeli sekadar karbohidrat dan melupakan kecukupan protein, lemak, apalagi buah-buahan untuk ketahanan gizi keluarga. Yang terjadi, nutrisi keluarga tidak terpenuhi. Ibu mengalami anemia, para bayi berisiko stunting, hingga anak-anak usia sekolah jadi lambat berpikir. Semua ini berawal dari kondisi kurang gizi akibat akses pangan sehat yang tidak lancar.

Problem tingginya harga pangan dan turunnya daya beli masyarakat ini tidak bisa terlepas dari akumulasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kebijakan yang demikian tidak bisa pula dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi yang diakui atau tidak telah menjadi standar dalam melahirkan seluruh kebijakan. 

Kebijakan yang dilahirkan pemerintah malah makin membuat lesu produktivitas pertanian. Pengurangan subsidi pada pupuk, benih, membuat ongkos produksi jadi makin mahal. Dan pada saat yang sama, kebijakan impor pangan malah dibuka lebar-lebar. 

Baca Juga :

http://bintangpost.com/read/7907/marak-tawuran-bukti-generasi-butuh-sistem-pendidikan-agama-yang-kuat

http://bintangpost.com/read/7821/akibat-pergaulan-bebas-ancaman-hivaids-terhadap-anak-masih-tinggi

Walhasil, harga pangan lokal kalah bersaing dari harga pangan impor. Jika sudah begitu, gairah petani untuk menanam pun memudar. Terjadilah penurunan produksi yang menyebabkan ketersediaan pangan turut berkurang. 

Kebijakan yang berlandaskan sistem ekonomi yang dianut pemerintah ini, dan didukung dengan sistem pemerintahan demokrasi yang rapuh, hanya bisa menghasilkan penguasa rasa pengusaha. Seperti terkait memberantas mafia beras, pemerintah seolah bungkam. Dan kondisi ini telah nyata membuat rakyat menderita. 

Sungguh ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berdiri di atas hukum syara, yang seluruh kebijakannya akan berfokus pada kemaslahatan umat. Setidaknya ada dua kebijakan dalam sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pertama, kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan pangan, yaitu intensifikasi dengan mempermudah petani dalam hal produksi. Subsidi bukanlah beban, melainkan satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang akan menjaga ketersediaan. Begitu pun ekstensifikasi, pemerintah akan hadir untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Pemerintah akan menjaga agar alih fungsi lahan benar-benar dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Kedua, harga bukan satu-satunya hal dalam pendistribusian harta. Negara akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pangan. Contohnya, negara menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan tanah mati dan pemagaran apabila para petani tidak menggarapnya secara langsung. 

Kebijakan yang demikian ini bisa terwujud jika negara memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Sejarah membuktikan bahwa hanya peradaban Islam yang dapat mensejahterakan penduduknya dengan sebaik-baik pengurusan, juga terdapat firman Allah Taala bahwa 'Suatu negeri akan sejahtera jika Islam diterapkan secara kafah'.


Wallahu'alam








    

Bintangpost.com

Reporter bintangsaburai.com region Bandar Lampung.

Administrator

bintangsaburai.com

Leave a Comment