Oleh: LisaMukhlisah
Bintangpost : Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, mencatat bahwa penderita HIV/AIDS yang ada di daerah didominasi oleh usia produktif yakni antara 25 hingga 49 tahun.
Kemunculan dan penularan HIV/AIDS adalah sangat erat dengan penyimpangan perilaku yang dilakukan manusia, terutama perilaku seksual bebas seperti bergonta-ganti pasangan seksual atau perilaku homoseksual.
Di Indonesia sendiri, kasus HIV/AIDS pertama ditemukan pada wisatawan homoseksual di Denpasar, Bali. Sehingga bisa dikatakan, makin menyebar dan sulitnya mengendalikan penularan infeksi HIV/AIDS hari ini adalah spiral effect akibat tidak ada strategi penanganan yang selama ini diambil.
Selama ini kebijakan dan strategi penanganan HIV/AIDS, baik di Indonesia maupun secara global menggunakan paradigma sekuler liberal. Paradigma ini berupaya menjauhkan pengaturan kehidupan dunia dari agama atau sebaliknya. Standar untuk menilai perbuatan manusia bukanlah halal haram, baik buruk, ataupun terpuji tercela sebagaimana yang diajarkan oleh agama, melainkan “kemanfaatan (yang lebih bersifat fisik/materi)” yang dijadikan ukuran perbuatan baik atau buruk, dilakukan atau ditinggalkan, dibolehkan atau dilarang.
Dalam paradigma sekuler liberal, kita tidak boleh melarang seseorang untuk tidak bergonta-ganti pasangan atau membatasi orientasi seksualnya, agar tidak kepada sesama jenis dengan alasan hal itu adalah perbuatan menyimpang dan akan menyebabkan dia beresiko terkena infeksi menular seksual.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7723/negara-harus-menutup-semua-pintu-yang-mendekati-zina
http://bintangpost.com/read/7764/cara-islam-dalam-menjaga-kestabilan-harga
Seseorang mau jadi sakit atau tidak, baik atau menyimpang, adalah hak asasi baginya (kebebasannya untuk memilih) yang harus kita hargai dan hormati, dengan tidak memaksakan pilihan kita kepadanya.
Sebagai mayoritas muslim, sudah selayaknya jika kita menetapkan strategi penanganan HIV/AIDS dengan merujuk pada tuntunan Islam, baik kebijakan promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Tentu saja dibolehkan mengambil kebijakan teknis sesuai perkembangan ilmu dan sainstek terbaru terkait HIV/AIDS ini yang tidak bertentangan dengan batasan yang diberikan Islam karena kita meyakini tidak ada kebaikan dalam sesuatu yang diharamkan Islam.
Kebijakan promotif adalah dengan melakukan edukasi pemahaman hingga membentuk pola perilaku yang benar sesuai tuntunan Islam, baik disampaikan melalui pendidikan di rumah maupun melalui sistem media yang dimiliki negara. Solusi preventif yang bertujuan memutus mata rantai penularan selanjutnya adalah memastikan perilaku menyimpang dan beresiko seperti praktik prostitusi, L687Q, dan lainnya dihentikan. Sistem sanksi Islam yang tegas dalam hal ini mengambil peran. Strategi yang bersifat preventif ini luas, tidak hanya sebatas memberikan seruan atau nasihat tanpa konsekuensi sebagaimana yang saat ini kita lakukan.
Kemudian tindakan kuratif, dilakukan dengan memberikan nasihat tentang tobat nasuha yang seharusnya para pelaku kemaksiatan lakukan agar mereka berhenti dari melakukan perilaku beresikonya, juga memberikan hak mereka untuk membersihkan diri dengan dijatuhi hukuman yang tegas dan menjerakan, yaitu rajam bagi para pezina yang sudah menikah dan cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun bagi yang belum menikah, menghukum mati para pelaku gay/homoseksual, termasuk hukuman lain yang menjerakan bagi semua pihak yang terlibat dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba.
Sedangkan, bagi mereka yang tertular dan sakit karena hal lain, bukan karena melakukan penyimpangan perilaku, seperti tertular saat tranfusi darah, tertular dari suami, dan lainnya, berhak untuk mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan terbaik, mendapatkan edukasi dan pendampingan bagaimana tetap bersemangat menjalani hidup dengan HIV secara lebih berkualitas, bebas dari stigmatisasi ODHA, tetap menebar manfaat dalam kehidupan yang dijalani, sembari melakukan strategi teknis sesuai perkembangan sainstek terkini yang dibutuhkan untuk mencegah penularan kepada orang lain.
Wallahu'alam
