Pesawaran (BP) : Anggota MPR/DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Endro Suswantoro Yahman menyebut bahwa revolusi mental memegang peranan penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, keadilan sosial, keadilan ekonomi seperti yang tersurat dalam dasar negara yaitu Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
Hal itu dikatakan Endro, dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR.RI, di Balai Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada Minggu 23 Juli 2023 kemarin.
"Jika dua poin ini terpenuhi, maka kebhinekaan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terjaga," ujarnya.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/8155/nanang-ermanto-kawal-bacaleg-pdi-p-lamsel-daftar-ke-kpu
Menurut Endro yang juga selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran ini juga menyinggung kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran saat ini. Bahwa berdasarkan pemaparan Bupati di acara HUT ke-16 Pesawaran, kemiskinan di Kabupaten Pesawaran 13,85%, ini kategori tinggi. Sedangkan pengangguran terbuka sebesar 5,06%, ini juga termasuk tinggi.
Artinya, kata dia, di Pesawaran masih banyak angkatan kerja yang menganggur, belum punya pekerjaan dan juga masih banyak masyarakat tidak mampu di wilayah kabupaten tersebut.
"Sayang sekali kita tidak mendapatkan informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena bila kita bisa sandingkan antara angka kemiskinan dengan IPM, akan nampak apakah tingkat dan pemerataan pendidikan salah satu penyebab kemiskinan? Kalau iya, berarti itu merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah daerah dalam memeratakan pendidikan," tuturnya.
Selain itu, Endro juga mengulas tema hari ulang tahun ke 16 Kabupaten Pesawaran yang mengusung "Pesawaran Bumi Wisata Sejuta Pesona". Menurut dia, pemilihan tema ini harus berkorelasi dengan Kebijakan anggaran di APBD. Harus dipastikan porsi anggaran bidang pariwisata memperoleh porsi yang besar.
"Pariwisata sudah dideklarasikan untuk penggerak utama ekonomi masyarakat. Tema yang telah dideklarasikan ini jangan sekedar menjadi slogan atau bunyi-bunyian tanpa isi, nanti jadinya hanya mimpi. Saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan akan memerintahkan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk mencermati porsi anggaran ini. Kalau belum sejalan dengan tema yang sudah di deklarasikan, diminta untuk melakukan koreksi dan pengawasan secara ketat," ungkap Endro yang juga Dosen Universitas Trisakti ini.
Dia juga mengingatkan, bahwa tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Hal ini secara jelas disebutkan dalam pembukaan UUD tahun 1945. Demikian juga yang diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara.
"Artinya negara bertanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan untuk menjadi sejahtera melalui kebijakan dan program yang pro rakyat. Baik mulai ditingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan. Peran pemerintah cukup penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan programnya. Kenapa? Karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan program dan anggaran. Oleh karena itu pemerintah disebut eksekutif, karena punya peran eksekutor," ucapnya.
Pelayanan ke masyarakat ini, lanjut dia, sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Mengapa? Ya karena dalam sistem demokrasi sekarang, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak. Demikian juga pemilihan wakil rakyat (DPR RI, DPD RI, DPRD, red) yang berfungsi antara lain, untuk melakukan pengawasan dan kebijakan dan program serta anggaran juga dipilih berdasarkan suara terbanyak.
Idealnya, dengan demokrasi langsung ini masyarakat bisa lebih cepat memperoleh haknya untuk sejahtera, karena memperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan pilihannya. Namun ada persyaratan yang ternyata lebih penting lagi yaitu harus ada “revolusi mental” bagi pemerintah. Mulai kepala daerah, aparatur pemerintah maupun wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya.
"Sejatinya pemerintah harus kembali kejati diri sesuai dengan namanya “pamong praja” yang berasal dari kata “pamong” artinya pelayan, dan “praja” artinya rakyat. Jadi pamong praja artinya pelayan rakyat. Harus ada revolusi mental pemerintah dari “memerintah” menjadi “melayani” rakyat yang telah memilihnya," ungkapnya.
Dan kita sebentar lagi menghadapi pemilu serentak untuk memilih calon presiden dan calon wakil rakyat. Saya berpesan, pilihlah mereka yang benar-benar mampu dan tulus menjalankan mandat rakyat. Yaitu melayani rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang telah memilihnya, pungkasnya.
Diketahui, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Abdul Wasi Kepala Desa Tanjung Agung beserta jajaran aparatur desa setempat, beserta jajaran tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat, masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. (Ind)
