BINTANGPOST : Kepalo Tiyuh Karta Sari Turunan Mega meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk mencairkan Dana Desa (DD) kabupaten setempat.
Hal tersebut diungkapkan Turunan Mega, yang disampaikan dalam reses perorangan anggota DPRD Tubaba Dapil II Gunawan Agung Kuncoro, SH dari fraksi partai Nasdem, di Tiyuh Kerta Sari kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten setempat, Jumat (30/3/2018).
Menurutnya, hal tersebut untuk menjaga nama baik Bupati dimata masyarakat. Dan khususnya untuk dinas BPMPT, ADWIL dan Kabag Hukum, harus sikron dengan pemerintah daerah. Karena pengelolaan DD selama ini pihak Tiyuh selalu dibuat bingung.
"Saya berharap, bapak dewan yang terhormat dapat menyampaikan hal ini. Karena ini untuk menjaga nama baik bupati. Dan juga, dalam pengelolaan DD pihak BPMPT, Adwil dan Kabag Hukum harus singkron. Pasalnya selama ini kami (Kepala Tiyuh) dibuat bingung dalam pembuatan laporan pengelolaan nya," ujarnya.
Jujur saja, tambahnya, selama ini kami mengeluhkan birokrasi pelaporan DD, dan adanya titipan program dari dinas, agar dibangun dengan menggunakan dana desa ini. Contohnya seperti pembangun Posyandu dan MCK, dan juga pembangunan jalan tiyuh yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas PUPR.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Tubaba Gunawan Agung Kuncoro berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemkab Tubaba dan dinas terkait.
Selain itu, Gunawan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tiyuh setempat, yang sudah mau menyampaikan keluhan dan berani mengambil sikap tegas.
"Keluhan Kepalo Tiyuh ini merupakan tamparan bagi kami, karena tugas paling utama kami adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya sangat mengapresiasi hal ini, karena sudah berani berkata jujur. Hal ini harus kita sampaikan, jika benar katakan benar, dan jika salah katakan salah," ujarnya.
Tentunya, lanjut Gunawan, hal ini akan disampaikan dan dipertanyakan kepada pihak terkait, khususnya kepada pemerintah daerah tentang ADD yang bermasalah.
Dan terkait masalah titipan program, tambahnya, hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena setiap tahun, sudah di anggarkan oleh pihak DPRD program-program yang dititipkan oleh dinas kepada setiap Kepala Tiyuh ini.
"Segera akan kita panggil pihak dinas, terkait hal ini. Khususnya masalah DD yang sampai saat ini belum cair semua," ungkapnya. (heri)
