BINTANGPOST : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni memberikan pengarahan dalam acara Bimtek Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) provinsi Lampung tahun 2018, yang digelar di Hotel Urban Pringsewu, Kamis (12/07/2018).
Sumarju mengatakan, proses pergeseran paradigma pembangunan nasional, telah mempengaruhi pola pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu dengan memberikan peran kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan, yang diikuti dengan komitmen politik melalui penerapan otonomi daerah.
Dia juga mengatakan, dengan hal itu, peletakkan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, diberikan sepenuhnya pada daerah Kabupaten/Kota.
"Beranjak dari perspektif tersebut, maka persoalan menyangkut kepentingan masyarakat secara signifikan harus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, yang tentunya membawa konsekuensi. Dimana masyarakat bukan lagi menjadi objek program, melainkan telah berubah menjadi subjek dari pembangunan," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa, Pemprov Lampung mendorong tumbuh dan berkembangnya peranan organisasi sosial masyarakat, untuk mengatasi permasalahan sosial. Termasuk meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilingkungannya.
Menurutnya, masyarakat merupakan sebagai bagian dari suatu sistem, yang memerlukan penguatan struktur dan fungsi sebagai pranata sosial, untuk mempertajam partisipasi masyarakat ke depan. Dengan strategi merujuk kepada pemberdayaan SDM yang berada pada Organisasi Sosial Lokal (OSL) adalah salah satu bentuk yang relevan sebagai alternatif prioritas dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
"WKSBM adalah sistem kerja sama antar keperangkatan pelayanan sosial masyarakat dalam bentuk usaha kelompok maupun lembaga dan jaringan pendukungnya. Baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional, maupun kelompok atau lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat," katanya.
Dengan WKSBM tersebut, lanjut dia, maka masyarakat dapat mencegah timbulnya masalah sosial baru, dan mengatasi permasalahan sosial yang sudah ada. Karena pada dasarnya masyarakat setempatlah yang paham betul dengan masalah sosial di sekitarnya.
"Budaya gotong royong sangatlah ampuh untuk mengatasi masalah sosial. Sebagai contoh permasalahan rumah tidak layak huni bisa diatasi dengan pola arisan rumah, penyantunan fakir miskin dapat diatasi dengan pola jimpitan beras," ungkapnya.
Dia menambahkan, kelompok usaha atau lembaga seperti kelompok usaha ekonomis produktif, kelompok pengajian, gabungan kelompok tani, rt, rw, dasa wisma dan lain-lain, dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial, pungkasnya.
Diketahui, Bimtek WKSBM ini diikuti oleh perwakilan 20 orang peserta yang terdiri dari PKK, PSM, Gapoktan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus. (Red)
