Pesawaran (BP) : Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memberikan penerangan hukum kepada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran, terkait program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di kabupaten setempat, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran tersebut, bertujuan memperkuat pemahaman hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bendahara desa. Serta beberapa perwakilan dari Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Pada kesempatan itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan pentingnya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, melalui penerangan hukum ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait penggunaan Dana Desa, batas kewenangan aparatur, serta pentingnya tertib administrasi dan pertanggungjawaban anggaran.
Oleh karena itu, Bupati menegaskan, bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara benar, transparan, dan akuntabel.
"Saya sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan program Jaga Desa ini. Sebab kegiatan ini bisa menjadi ruang edukasi, sekaligus penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hukum," ujarnya.
Bupati juga mengingatkan, agar seluruh aparatur desa memahami aturan dan menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sehingga niat baik membangun desa tidak menimbulkan persoalan hukum akibat ketidaktahuan, kelalaian administrasi, maupun kekeliruan dalam memahami regulasi.
"Melalui program ini, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Tapi hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa, agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum," ujar Bupati.
Selain itu, dalam arahannya, Nanda juga menitipkan tiga pesan penting kepada seluruh aparatur desa yang hadir. Yakni memahami aturan sebelum bertindak dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk sekretaris desa, bendahara, dan BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Kedua, lanjut Bupati, mengoptimalkan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Serta yang ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
"Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat," ucapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Umi Kalsum, SH. MH menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya administrasi, maupun ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut dia, program Jaga Desa tidak hanya berkaitan dengan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
"Dengan begitu, kehadiran Kejaksaan di tengah pemerintahan desa diharapkan dapat membangun kesadaran hukum sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi," kata dia.
Kajari juga menegaskan, pencegahan tindak pidana korupsi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa beserta seluruh perangkatnya.
"Untuk itu pengelolaan keuangan desa harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, serta tidak melakukan penganggaran kegiatan fiktif maupun praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," tuturnya.
Terkait hal ini, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, SH.MH dalam pemaparannya memberikan pengetahuan mengenai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia menjelaskan, tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang yang perlu dipahami oleh setiap penyelenggara pemerintahan yakni, larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.
"Ketiga hal tersebut menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, agar setiap tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar kewenangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang baik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dalam setiap penyelenggaraan kegiatan.
"Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung," katanya.
Melalui program ini, Aliansyah mengharapkan, seluruh aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran semakin memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya. Sekaligus mampu mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
"Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai aturan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (doy)
