BINTANGPOST : Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Lampung telah melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan, atas unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. 

Hasil laporan tersebut, kemudian diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah kepada Pjs. Gubernur Didik Suprayitno, diruang Kerja Gubernur, Jum'at (23/2/2018). 

Diketahui, hasil laporan tersebut terdiri dari empat fokus dimensi pengawasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah atas Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung.

Penekanan BPKP terlihat pada sejumlah program nasional dan dana desa yang tujuannya memberikan pembinaan dan kematangan dalam pengendalian internal pemerintahan.

Menurut Sally Salamah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain percepatan proses pembebasan lahan jalan tol, percepatan pembangunan bendungan yang merupakan program strategis nasional, dan menyiapkan sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kawasan industri maritim di Kabupaten Tanggamus. 

Kemudian, terkait dengan pengelolaan dana desa perlu ada pembinaan dari Inspektorat untuk menimalkan potensi penyimpangan. 

"Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang parameternya adalah maturitas pengendalian intern pemerintah dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target sudah tertuang dalam RPJMN yaitu mencapai level 3," ujarnya.

Dia mengungkapkan, adapun empat fokus dimensi pengawasan yang telah dilakukan BPKP adalan Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontibusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/ Daerah, dan Perbaikan Governance System.  

Diketahui, laporan tersebut diterima langsung oleh Pjs. Gubernur Didik Suprayitno, dan akan menindaklanjuti masukan serta tetap berkoordinasi dengan BPKP sebagai audior intern pemerintah. (Red)