TANGGAMUS-BINTANGPOST : Rumah Tahanan (Rutan) Kota Agung Kabupaten Tanggamus kembali meraih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021.
Penghargaan tersebut, kedua kalinya diraih Rutan Kota Agung setelah sebelumnya juga mendapat penghargaa ditahun 2020 lalu, dengan predikat UPT pemasyarakatan yang melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
"Alhamdulillah, Rutan Kota Agung telah dua kali secara berturut-turut sejak tahun 2020 meraih penghargaan ini. Tentu prestasi ini tak lepas dari kinerja seluruh jajaran rutan untuk mewujudkan pelayanan publik yang humani," ujar Kepala Rutan Kota Agung, Akhmad Sobirin Soleh, yang hadir menerima penghargaan tersebut di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Jumat (10/12/2021).
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/5663/vaksinasi-tahap-dua-wbp-lapas-kota-agung
http://bintangpost.com/read/5619/bupati-tanggamus-terima-dipa-dan-tkdd-2022
http://bintangpost.com/read/5636/ibu-ibu-senam-ceria-pkb-kota-agung-bantu-warga-korban-banjir-rob
Karutan juga mengungkapkan, meski Rutan Kota Agung memiliki lahan yang terbatas, pihaknya tetap berkomitmen untuk selalu memberikan ruang dan menyediakan fasilitas umum. Baik untuk pengunjung, maupun WBP.
"Kami tetap berkomitmen, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Menyediakan fasilitas ruang tunggu yang ramah anak, loket layanan, dan alat bantu khusus disabilitas dan kelompok rentan. Serta layanan pengaduan, baik untuk masyarakat maupun WBP, hingga ruang laktasi," ungkapnya.
Semoga apa yang sudah diraih ini, menjadi semangat untuk Rutan Kota Agung bisa lebih baik lagi, timpalnya.
Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM RI memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke.73. Acara yang digelar di Graha Pengayoman yang mengusung tema Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Right ini, dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly.
Dalam kesempatan tersebut, diberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada sejumlah Kantor Wilayah, Pemerintah Daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang telah menunjukkan komitmennya untuk mengedepankan HAM dalam aspek pelayanan publik mereka. [Zul]
