PRINGSEWU-BINTANGPOST : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu menggelar rapat penegakkan Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan tersebut berlangsung di aula Utama pemkab setempat, Selasa (22/6/2021).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Malian Ayub, yang memimpin rapat tersebut mengatakan, rapat ini dinilai sangat penting dalam rangka meningkatkan koordinasi serta sinergitas diantara seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Pringsewu. 

"Rapat ini juga sekaligus menyatukan persepsi, terkait penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu," ujarnya.

Sementara menurut Kepala Satpol-PP Pringsewu H.Ibnu Harjianto yang hadir dalam rapat tersebut menuturkan, Satpol-PP memiliki peran yang cukup strategis, karena menjadi aparat penegak peraturan daerah, dan juga mampu berperan sebagai penyidik. 

Penyidik yang dimaksud, lanjut Ibnu, dalam rangka memaksimalkan penerapan peraturan daerah yang ada, disamping meminimalisir usaha tak berizin yang ada di Pringsewu, serta meningkatkan disiplin ASN.

Dia juga mengungkapkan, bahwa sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga memiliki PPNS yang memiliki peran yang sama dengan Satpol-PP. Dengan demikian, jika terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran, maka PPNS yang ada dapat melakukan penyidikan dengan berkoordinasi dan izin Satpol-PP, sebagaimana Permendagri No.3/2019 tentang Sekretariat PPNS.

Kasat PolPP juga menghimbau kepada seluruh OPD, dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah terkait dan disampaikan kepada Bupati Pringsewu melalui Badan Satpol-PP paling lambat 28 Juni 2021 mendatang. 

"Pemkab Pringsewu akan mengevaluasi peraturan daerah yang ada, apakah masih efektif ataukah tidak. Jika dirasa masih efektif tentunya akan terus diberlakukan. Serta meminta OPD dapat memberikan data-data PPNS yang dimiliki, agar koordinasi yang dibangun lebih optimal," pungkasnya, (anton)