BINTANGPOST : Bupati Pringsewu Hi.Sujadi dan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman, S.E. bersama jajaran fokorpimda Kabupaten Pringsewu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2019.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/19) ini, dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Hi.Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Prof.Dr.K.H.Ma'ruf Amin beserta para menteri dan pejabat setingkat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.
Selain Bupati Pringsewu dan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu beserta para pejabat vertikal di Kabupaten Pringsewu, rakornas dihadiri para gubernur, bupati dan walikota beserta para kajati dan kajari, pangdam, danrem dan dandim, serta kapolda dan kapolres se-Indonesia.
Dari Provinsi Lampung tampak hadir Gubernur Lampung Ir.Hi.Arinal Djunaidi beserta Ketua DPRD Provinsi Lampung dan jajaran Fokorpimda Provinsi Lampung, juga para bupati dan walikota serta ketua DPRD juga jajaran fokorpimda kabupaten dan kota se Provinsi Lampung.
Menteri Dalam Negeri RI Hi.Tito Karnavian pada kesempatan tersebut mengatakan, digelarnya Rakornas adalah dalam rangka mensinergikan dan mewujudkan visi-misi Presiden Ir.Hi.Joko Widodo, dimana salah satu peran penting untuk mendukung terwujudnya visi misi presiden ialah kepala daerah yg diberi wewenang untuk membentuk program kerja di masing-masing daerah yang dipimpinnya. "Agar tercipta rasa aman, nyaman dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah, fokorpimda tentunya memiliki peran yang sangat penting," ujarnya.
Presiden RI Ir.Hi.Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam mengelola sebuah negara, tentunya tak mudah dan banyak tantangan.
Dikatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara berdampak kepada ekonomi dunia. Saat ini, kata presiden,pertumbuhan ekonomi lndonesia masih di angka 5%. "Diperlukan hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan fokorpimda. Terkait persoalan hukum, lebih baik menerapkan pola preventif. Masalah kebijakan kepala daerah, jika ada yang salah, alangkah baiknya diingatkan dan tidak dicari-cari kesalahannya atau dikriminalisasi," pintanya.
Jokowi juga mengingatkan baik DPRD maupun kepala daerah untuk tidak banyak membuat peraturan daerah, ataupun peraturan kepala daerah yang membebani masyarakat. Antara DPRD dan kepala daerah agar tidak saling menyalahkan jika ada persoalan serta tidak saling jegal, namun sebaliknya harus saling menjaga bangsa ini. "Terkait masalah perizinan yang dinilai menyulitkan akan kita pangkas dan dibikin mudah. Masalah lelang, saya berharap dilakukan di awal tahun, bukan di akhir tahun, karena berdampak pada perekonomian. Selain itu, terkait penciptaan lapangan kerja, saya minta semuanya mendukung, baik kepala daerah, TNI dan Polri," katanya.(Isn-Gus)
