BINTANGPOST : Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (TUBABA) Lampung, menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2019 dan penyampaian KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020.
Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Tubaba, (22/7) dihadiri Bupati Tubaba Umar Ahmad, Wakil Bupati Fauzi Hasan, Anggota DPRD, para Camat, dan Pejabat dilingkup pemkab setempat.
Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2019, keterbatasan anggaran tidak berarti pembangunan tidak dapat dilaksanakan, namun yang paling penting harus tetap fokus pada prioritas yang telah ditetapkan.
Di antaranya peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya munusia melalui pelayanan dasar yang memadai, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.
Bupati meyakini bahwa Badan Anggaran Legislatif dalam membahas plafon prioritas anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah berupaya secara maksimal.
Dalam rapat paripurna tersebur selain melaksanakan penandatanganan MoU KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Bupati juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020, yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan juga sumber penggunaan pembiayaan. Disertai asumsi yang mendasarinya, yaitu antara lain perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020. "Secara ringkas, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, dengan perincian untuk Pendapatan Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp 747.351.130.408,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh milyar, tiga ratus lima puluh satu juta, seratus tiga puluh ribu, empat ratus delapan rupiah), yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang ditetapkan sebesar Rp. 35.069.490.825,- (Tiga puluh lima milyar, enam puluh sembilan juta, empat ratus sembilan puluh ribu, delapan ratus dua puluh lima rupiah), Dana Perimbangan, sebesar Rp. 502.580.181.815,- (Lima ratus dua milyar, lima ratus delapan puluh juta, seratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus lima rupiah), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp. 209.701.457.768,- (dua ratus sembilan milyar, tujuh ratus satu juta, empat ratus lima puluh tujuh ribu, tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).” Jelasnya.
Proyeksi Dana Perimbangan tersebut belum termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. “Untuk Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp. 811.472.830.408,- (delapan ratus sebelas milyar, empat ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus tiga puluh ribu, empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas, Belanja Langsung sebesar Rp. 393.080.126.826,- (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar, delapan puluh juta, seratus dua puluh enam ribu, delapan ratus dua puluh enam rupiah) serta Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 418.392.703.582,- (empat ratus delapan belas milyar, tiga ratus sembilan puluh dua juta, tujuh ratus tiga ribu, lima ratus delapan puluh dua rupiah).” Ungkapnya.
Adapun pembiayaan daerah, Pembiayaan daerah terdiri atas, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 91.121.700.000,- (sembilan puluh satu milyar, seratus dua puluh satu juta, tujuh ratus ribu rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah).(Her)
