Pesawaran (BP) : Mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Johnny Corne menganggap adanya narasi bapak pembangunan Pesawaran merupakan strategi politik usang.
Sebab menurut dia, pembangunan yang dilakukan merupakan hal biasa yang memang wajib dilakukan setiap pemimpin. Apalagi pada prinsipnya, menurut Johnny bahwa setiap jaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya, dan mempunyai skala prioritas dalam menentukan pembangunan yang akan dikerjakan.
"Contohnya aja bung Karno, saat jadi presiden pertama yang dibangun infrastruktur, Monas, Masjid terbesar di Asia Tenggara. Karena memang diawal merdeka kita butuh infrastruktur. Dan presiden selanjutnya ya tidak mungkin mau bangun Monas lagi," ujarnya, Kamis (19/9/2024).
Sama halnya dengan Pesawaran, lanjut dia, diawal memekarkan diri pemimpin awal memang harus membangun perkantoran dan infrastruktur yang bersifat urgent lainnya. Namun akan sangat berbeda apa yang dikerjakan setelah masa awal Kabupaten.
"Tentu Bupati setelahnya akan mencari pembangunan yang dirasa penting pada zamannya, contoh simbol-simbol berupa tugu dan lain sebagainya, untuk kemajuan pariwisata tentu akses ke tempat-tempat wisata akan menjadi prioritas," terangnya.
Kita lihat sekarang, orang dari gedong tataan menuju kedondong sampai ke way ratai tentu jauh lebih mudah di zaman pak Dendi dibanding zaman bupati sebelumnya, karena pengajuan pembangunan akses penghubung kecamatan sudah jauh lebih bagus, timpalnya.
Menanggapi isu lain yang kerap digelontorkan calon Kada, mantan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pesawaran ini juga menyebut hal tersebut cara klasik yang tidak efektif dalam hal meraih simpati publik.
"Kalau dibilang dugaan korupsi di setiap OPD selama pak Dendi menjabat misalnya. Itu kan isu receh. Kita bisa cek grafiknya berapa indeksnya, kalau memang buruk itu yang patut dipertanyakan. Kenyataannya kan tidak. Artinya jangan pula membuat keobohongan-kebohongan demi agenda politik," ujarnya.
Jangan hanya katanya, tapi tidak ada ukuran. Secara kasat mata kan bisa dilihat berapa jumlah korupsi yang pernah dipidana, saya rasa masyarakat sudah cerdas lah tidak mau dimakan isu seperti itu, karena kental nuansa politisnya, tambahnya.
Sedangkan terkait isu siltap, Johnny juga menegaskan bahwa jika tidak dijabarkan secara komperhensif akan membuat salah pemahaman ditengah masyarakat. Jangan sampai isu siltap dipolitisasi untuk kepentingan calon kada dalam menjatuhkan calon lain.
Kita harus berfikir bersama terkait keterlambatan siltap, jangan sekedar protes saja. Penganggaran itu kan sudah direncanakan dengan matang dari mana sumber dananya dan untuk sumber pembayaran itu sendiri. Siltap itu direncanakan dibayar lewat sumber pemasukan, salah satunya dana bagi hasil, kan semua tau DBH kita terhambat, dan hal itu bukan cuma terjadi di Pesawaran.
"Jadi jangan cuma bisa protes, ayo kita bareng-bareng gedor provinsi agar membayarkan DBH, kalau DBH dibagikan selesai urusan siltap itu. Apalagi proses penganggaran berjalan dengañ ketat dan tidak memungkinkan untuk bermain tambal sulam dalam pembayaran anggaran," kata dia. (red)
