Bandar Lampung (BP) : Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen. TNI. Rikas Hidayatullah menyatakan komitmennya untuk mengawal operasional dan proses bisnis PTPN. Pernyataan itu disampaikan usai menyimak pemaparan visi dan misi besar PTPN yang disampaikan Region Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun, di Kantor PTPN I Regional 7 Bandar Lampung, Selasa (8/10/2024).
"Terus terang, saya respek dengan visi misi PTPN secara umum sebagaimana disampaikan Pak Region Head (Tuhu Bangun) tadi. Yakni, membuka lapangan kerja, membentuk simpul ekonomi daerah, membuka isolasi wilayah, pemerataan hasil pembangunan, dan untuk devisa negara. Semua itu sendi-sendi utama negara. TNI harus kawal ini," kata Jenderal kelahiran Jambi 1970 ini.
Pada kunjungan silaturahmi itu, Danrem Rikas membawa seluruh Petinggi Korem 043/Gatam. Antara lain, Kasrem Kol. Inf. Enjang, Kasi Intel Kol. Arm. Agung Nugroho, Kasi Ops. Kol. Inf. Gede Setiawan, Kasi Pers. Kol. Arh. Sujeidi Faiasal, Kasi Log. Kol. Kav. Edwin Dwiguspana, Kasiter. Kol. Inf. Jaka Sutanta, Kasiren Kol. Arh. Burhan Fazari Arfian, Dandim 0410/Bandar Lampung Kol. Arh. Tan Kurniawan, dan beberapa perwira lain. Sedangkan Region Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun menyambut bersama SEVP Business Support PTPN IV Regional 7 Bambang Eko Prasetyo, SEVP Operation Oshutri Anwar, dan beberapa Kepala Bagian.
Baca Juga :
Diterima secara informal di ruang kerja Region Head, Rikas Hidayatullah mencermati setiap portofolio PTPN secara umum, PTPN I Regional 7, maupun PTPN IV Regional 7 yang disampaikan Tuhu Bangun. Ia menilai, segala gangguan atas operasional dan bisnis yang sedang dijalankan PTPN merupakan bentuk gangguan kepada stabilitas negara, terutama dari sektor ekonomi.
Merujuk satu misi yang diemban PTPN, yakni soal penyediaan lapangan kerja, Jenderal bintang satu alumnus Akademi Militer Tahun 1992 ini menyebut PTPN sebagai penjaga ekonomi masyarakat. Di tengah sulitnya pemerintah membuka lapangan kerja baru bagi rakyat, PTPN terus mempertahankan setiap karyawan untuk bisa mengakses rezeki lewat perusahaan perkebunan ini.
"Mengganggu operasional dan proses bisnis PTPN itu berarti mengganggu kedaulatan pemerintah. Kita ketahui, TNI adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Kita bisa bayangkan kalau karyawan tiba-tiba tidak bisa kerja karena lahannya diganggu atau direbut. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi negara, bukan hanya daerah. TNI sebagai lembaga negara harus ikut bertanggung jawab secara moral," kata Danrem berbasis Arhanud Kostrad ini.
Dalam diskusi yang berlangsung cair itu, Region Head Tuhu Bangun menyampaikan sekilas sejarah, visi dan misi pendirian PTPN dengan nama PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) dengan aset dari nasionalisasi perusahaan Belanda, transformasi bisnis PTPN Group, hingga grand design masa depan.
"Pembentukan PTPN adalah implementasi dari kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Yakni, membuka isolasi wilayah, membangun pusat-pusat ekonomi baru di daerah, pemerataan hasil pembangunan, dan membuka lapangan kerja. Sebagian dari hasil usaha ini disetor ke negara sebagai deviden," kata Tuhu Bangun.
Kepada Danrem dan jajaran, Tuhu Bangun juga menyampaikan beberapa rencana masa depan PTPN dalam struktur ekonomi dan stabilitas negara. Program transformasi bisnis yang sedang berjalan di PTPN Group, kata dia, adalah bagian dari menjalankan program pemerintah yang disebut Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga :
"Saat ini, PTPN III Holding sedang menjalankan transformasi bisnis yang merupakan rangkaian dari PSN. Pembentukan Subholding Sugar Co itu mengemban amanah program swasembada gula nasional tahun 2028. Juga pembentukan Subholding Palm Co itu juga mengemban Amanah PSN Ketahanan Pangan dan energi baru dan terbarukan. Sedangkan pembentukan Subholding Supporting Co yang di dalamnya ada PTPN I Regional 7 mengemban amanah sebagai support system dengan rupa-rupa komoditasnya," kata dia.
Namun demikian, dalam perjalanan operasional dan bisnisnya, Tuhu Bangun mengatakan masih banyak pihak dan oknum-oknum tertentu yang kurang memahami visi dan misi PTPN. Beberapa pihak maupun personal juga melakukan Upaya mengganggu operasional Perusahaan yang menghambat kinerja.
"Beberapa masalah krusial yang kami mohon dukungan kepada TNI melalui Pak Danrem adalah soal penyerobotan dan pendudukan lahan usaha kami. Semua lahan kami berstatus aset tanah negara, yang perolehannya melalui nasionalisasi maupun pembangunan proyek strategis nasional. Dengan bukti kepemilikan alas hak HGU maupun bukti kepemilikan lainnya, semua bukti kepemilikan itu sudah jelas. Sayangnya, banyak oknum yang mau mengganggu," tambah dia.
Untuk mengatasi berbagai masalah itu, Tuhu Bangun meminta dukungan moril dan berbagai resources kepada TNI. Tuhu Bangun mengakui pihaknya masih berhati-hati untuk menyelesaikan beberapa masalah lahan karena tidak ingin terjadi konflik horizontal.
"Kami mohon dukungan dan bantuan yang lebih konkret lagi ke TNI melalui Pak Danrem ke depan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kami tahu, TNI punya cara-cara yang elegan dan efektif dalam menyelesaikan masalah seperti ini," kata Tuhu Bangun. (rls-doy)
