Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi, KPK Turun ke Pesawaran

Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi, KPK Turun ke Pesawaran Foto. Red bintangpost.com.

Pesawaran (BP) : Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Kantor Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Senin (6/4/2024). 

Turunnya tim lembaga anti korupsi itu dalam rangka memonitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Kabupaten Pesawaran. Tepatnya di Desa Hanura yang ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi di Tahun 2022 yang lalu dan sebagai salah satu dari 62 percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia

Sehingga dengan statusnya tersebut, Desa Hanura diharapkan dapat menjadi contoh dan rujukan desa-desa yang lain dalam tata kelola pemerintahan desa, yang sesuai dengan asas transparan, akuntabel, serta partisipatif. 

Baca Juga :

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang menyambut langsung kedatangan tim KPK RI mengatakan, desa antikorupsi adalah upaya nyata menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. 

Sehingga dengan implementasi tersebut, kata dia, dapat menunjang kesuksesan pelaksanaan program-program pemerintah. Dan tentunya dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

"Tujuan dari Desa Anti Korupsi ini adalah untuk menularkan semangat dan bisa mengimplementasikan seluruh Replika Anti Korupsi di desa-desa yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Pesawaran. Dan saya pun mengapresiasi KPK RI, karena progam Desa Anti Korupsi ini tidak hanya berhenti di tahun 2022 lalu," ujarnya.


Dendi juga berharap, apa yang telah dicapai oleh Desa Hanura di Tahun 2022 lalu tetap dapat dipertahankan. Dan untuk Desa Batu Menyan di harapkan juga dapat menjadi Replika Percontohan Desa Anti Korupsi selanjutnya di Kabupaten Pesawaran. 

"Terima kasih kami diperhatikan, masih di monitor dan di evaluasi. Kami berharap evaluasi tersebut untuk perbaikan desa itu sendiri maupun untuk menularkan kepada desa yang lain," pungkasnya.

Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK-RI Friesmount Wongso menyampaikan harapannya, agar seluruh desa di Provinsi Lampung dapat menjadi desa anti korupsi.

Baca Juga :

Dia juga meminta, Pemerintah Provinsi diminta lebih menggandeng kabupaten dan kota untuk menggiatkan desa anti korupsi. Karena di tahun 2024 ini, kata Friesmount, selain Desa Anti Korupsi, juga akan dibentuk Kabupaten/Kota Anti Korupsi. 

"Insya Allah akan dilaksanakan kegiatan Bimtek kepada 2 kota dan 2 kabupaten yang nantinya akan menjadi percontohan kabupaten kota anti korupsi," ucapnya. 

Saya pun berharap, kami bisa membantu kepala desa untuk membangun dan menumbuhkan kembangkan integritas bukan saja kepada aparatur, tapi kepada seluruh masyarakat desa, ungkapnya.

Turut hadir dalam keguatan tersebut, para Pejabat Struktural Pemkab Pesawaran, Camat Teluk Pandan beserta jajaran, Para Kepala Desa dan unsur kelembagaan desa di lingkup Kecamatan Teluk Pandan. (doy)






   

Bintangpost.com

Reporter bintangsaburai.com region Pesawaran.

Administrator

bintangsaburai.com

Leave a Comment