Pesawaran (BP) : Sebanyak 277 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pesawaran mendapatkan Nomor Induk PPPK serta Surat Keputusan tentang pengangkatan ASN.
Surat keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2024 di GSG Kabupaten Pesawaran, Kamis (2/5/2024).
277 PPPK Kabupaten Pesawaran itu terdiri dari 248 orang formasi tenaga guru dan 29 orang formasi tenaga kesehatan pada penyelenggaraan Seleksi CASN Formasi Tahun 2023 pada bulan November 2023 lalu.
Baca Juga :
Pada kesempatan itu, Bupati Dendi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 telah menerima Surat Keputusan Menteri PAN-RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Formasi Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-PTDI STTD melalui Pola Pembibitan sejumlah 4 CPNS.
"Telah diusulkan Nomor Induk Pegawai melalui BKN, dan keempat CPNS tersebut akan ditugaskan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran," kata dia.
Dendi juga menyampaikan, bahwa banyak guru honorer yang belum terangkat menjadi ASN. Dan pihaknya selalu berupaya untuk dapat mengangkat semua pegawai yang ada di Kabupaten Pesawaran.
"Namun semua kembali ke kemampuan keuangan di Pemkab Pesawaran sendiri. Yakinlah, kita terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Bumi Andan Jejama,” ujarnya.
Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK, dan berharap amanah yang telah diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sunggu. Sehingga dapat mencetak anak didik yang berkualitas, dan dan dunia pendidikan menjadi lebih maju.
Baca Juga :
Dan pada peringatan Hardiknas 2024, Bupati juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata dia, telah menjadi periode yang mengesankan dalam perjalanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dalam memimpin gerakan Merdeka Belajar yang semakin menyadarkan akan tantangan dan peluang untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Bupati juga mengatakan, mengubah sebuah sistem yang begitu besar bukanlah hal yang mudah, dan merubah perspektif tentang proses pembelajaran bukanlah tugas yang sederhana.
"Lima tahun ini bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai," ucapnya.
Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan, pungkasnya. (doy)
