Pringsewu (BP) : DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu.
Pengesahan Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (24/7/2023).
Keempat Ranperda yang disahkan tersebut yakni, tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu 2022, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Badan Hippun Pemekonan, dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.20 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha dan Pendaftaran Usaha. Serta Pencabutan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2015 tentang izin usaha dan Pendaftaran Industri dan Perdagangan.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/8310/adi-erlansyah-hadiri-rakor-netralitas-asn-sebagai-pj-kepala-daerah
http://bintangpost.com/read/8321/pj-bupati-pringsewu-bagikan-bendera-kepada-warga
Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah dalam sambutannya menyampaikan, dengan disahkannya empat Ranperda tersebut diharapkan dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu.
"Oleh karena itu, masukan, saran dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan menjadi perhatian kami, sehingga kedepan akan menjadi lebih baik lagi," ucapnya.
Pj. Bupati Pringsewu juga menyampaikan bahwa, hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Pringsewu 2022 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk kali kedelapan.
"Kedepan, ini akan menjadi tugas kita untuk bersama-sama mempertahankan opini WTP tersebut, dengan meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang tertib dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku," ujarnya.
Diketahui, raoat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Suherman. Dan dihadiri jajaran kepala OPD dan Forkopimda Kabupaten Pringsewu. (Ari)
