Pesisirbarat (BP) : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia kembali menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Dengan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat. Rakor tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) secara virtual atau Zoom Meeting dari di ruang Media Center Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab setempat, Senin (20/2/2023).
Kegiatan tersebut membahas tentang pengendalian inflasi di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, akibat krisis keuangan yang melanda hampir seluruh negara di dunia.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7979/bkmt-dan-lasqi-pesibar-gelar-rakorda
http://bintangpost.com/read/7947/pemkab-pesibar-gelar-forum-konsultasi-publik-rancangan-rkpd-2024
Hadir dalam rapat secara virtual tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, MP., didampingi Unsur Forkopimda Pesisir Barat, dan perwakilan dari OPD terkait.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan kembali tentang kemajuan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu lalu. Bahwa inflasi nasional di bulan Januari adalah 5,28 persen.
"Ini sangat signifikan sekali. Dari yang semula inflasi kita pada bulan Desember sebesar 5,51 persen," ungkap Mendagri.
Tito juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, yang mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menurunkan angka inflasi.
"Di beberapa daerah, harga bahan pokok di pasar sudah relatif stabil. BPS di seluruh kabupaten/kota juga sudah melakukan monitoring kenaikan harga yang disebut dengan angka proxy inflasi (lebih kurang/angka kira-kira). Dan dari angka proxy mingguan itulah BPS bisa mengetahui daerah-daerah mana yang terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, dan itu diumumkan setiap minggu," terangnya. (her)
