Lampungbarat (BP) : Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat (Lambar) Mad Hasnurin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2022 secara virtual di Aula Pesagi Setdakab setempat, Senin (12/9/2022).
Dengan didampingi Asisten, Staf Ahli Bupati, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemkab Lambar. Rakor itu dilakukan dalam rangka menindak lanjuti Surat Undangan Nomor: 122/Seskab/DKK/09/2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo melalui Zoom Meeting ini, digelar dari Istana Negara, yang diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7383/wabup-lambar-ikuti-rakornas-dengan-kpk-dan-kemendagri
Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa situasi semua negara saat ini sedang mengalami kesulitan karena adanya wabah Covid-19. Ditambah dengan perang yang menyebabkan krisis energi, pangan, keuangan maupun finansial.
Selain itu, kata Presiden, saat ini negara Indonesia mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM), yang sama persis dengan yang dialami semua negara. Bahkan dibeberapa negara harga BBM sudah berada diangka Rp17.000. Dan juga, gas di eropa saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali lipat, bahkan ada yang tujuh kali lipat, sehingga subsidi menyebabkan dana BBM membengkak.
"Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya Rp152 triliun sudah melompat tiga kali lipat lebih menjadi Rp502,4 triliun. Bahkan jumlah yang ada saat ini setelah di lihat secara detail, kouta subsidi hanya untuk 23 juta kilo liter Partalite dan 15,1 kilo liter solar. Dan setelah di kalkulasi, hanya bisa sampai pada awal Oktober saja jika sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kilo liter untuk partalite dan 17,4 untuk solar," jelasnya.
Itu hanya estimasi kebutuhan, sedangkan muncul lagi kebutuhan tambahan untuk subsidi sejumlah 195 triliun, Sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, untuk penyesuaian kenaikan harga BBM, Presiden meminta kepada Provinsi, Kabupaten/Kota supaya bisa melakukan penanganan inflasi. Dan Pemerintah Daerah menyiapkan sebanyak 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk memberikan subsidi di sektor transportasi.
"Subsidi ini, tentunya akan bermanfaat bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan juga, untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ungkapnya. (Her)
