Lampungbarat (BP) : Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat (Lambar) Mad Hasnurin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penguatan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat secara zoom meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Pesagi, Kantor Bupati Lampung Barat, Kamis (8/9/2022).
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dan dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan selaku Kordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Direktur Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, serta Inspektur Jendral Kemendagri Tomsi Tohir.
Rapat tersebut Rakor itu pun dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota, Direktur dan Komisaris BUMD se-Indonesia, secara hybrid melalui zoom. Sementara Wabup Lambar Mad Hasnurin dalam rapat virtual itu didampingi oleh Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring, Inspektur Lambar Sudarto, dan Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mahrom.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7377/bupati-parosil-buka-lomba-qasidah-tingkat-kabupaten-lampung-barat
Rakor tersebut juga melibatkan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diwakili oleh setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian. Yaitu Kantor Staf Presiden (KSP), KPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kemendagri.
Diketahui, melalui paparannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, BUMD sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Sebab hal itu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.
Namun realitanya, kata dia, BUMD kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melangggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sehingga dia menekankan perlu adanya perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya.
"Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD. Dan juga perlu komitmen dan kolaborasi, dengan seluruh stakeholder terkait. Baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Dan Stranas PK juga mengadakan Bincang Stranas PK, yang bertajuk "Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan," ungkapnya. (her)
