BINTANGPOST: Rolling Pejabat kedua kalinya yang terjadi di Pemkab Pringsewu menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan karena dinilai tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.

Disamping itu,  Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di kabupaten pringsewu ditengarai tidak melakukan evaluasi kinerja pegawai. Sehingga terjadi banyak keluhan para pegawai dalam pelaksanaan roling ini, bahkan kekecewan para ASN tampak terlihat salah satunya rolling pertama saja sudah terjadi konflik karena mantan kabag umum Ananto Pratikno tidak mau melakukan serah terima jabatan kabag umum pada pejabat baru Ani Sundari karena mantan kabag umum ini merasa dalam melaksanakan tugas selama menjadi kabag umum tidak merasa ada kesalahan sehingga jika dia mutasi menjadi Kabid di BPBD itu turun dari jabatan eselon 3a. Menjadi eselon 3b. Sehingga menurut ananto pratikno mutasi turun jabatan itu karena pejabat itu ada kesalahan atau sebagai hukuman.

"Saya akan minta penjelasan dulu dari bupati kenapa saya di mutasikan turun eselon begini apa salah saya," kata Ananto.

Demikian juga roling yang kedua kalinya yang dilaksanakan kemarin itu juga banyak terjadi turun jabatan. Ada beberapa Kabid yang turun menjadi kasi atau setingkat eselon4 yang menurut mereka juga ini menyalahi aturan ASN itu sendiri.

Kaitan pejabat yang terjadi turun jabatan tersebut sehingga  ada yang tidak puas tersebut ini menjadi gejolak pada pejabat nampak jelas ada permainan atau dugaan kkn yang dilakukan oleh oknum yang bermain dalam kepentingan ini, ungkap seorang pejabat yang minta dirahasiakan namanya.

Sementara hasil penelusurun bintangpost.com para pejabat Baperjakat yang ada di kabupaten Pringsewu seperti para Asisten dan Kepala BKD sendiri saat di kinfirmasi terkesan saling lempar tanggung jawab , bahkan kebanyakan mengaku tidak tahu menahu dengan roling tersebut.

Menurut Asisten III Alwi Siregar,  sebagai anggota Baperjakat tidak tahu dengan roling yang ada yang turun eselon atau promosi menurutnya Baperjakat hanya proses usulan yang juga sudah lama ke pimpinan.

"tidak tahu saya,  kalau ada yang turun eselon, Baperjakat hanya memproses usulan saja" kilahnya

Sementara masalah ada perubahan bukan ranah baperjakat lagi karena pimpinan yang punya hak mutlak soal mutasi ini.

Demikian juga Junaidi hasyim asisten II di ruang kerjanya dalam tatanan pemerintah ada inspektorat,  yang mengetahui data kinerja kepegawaian.

"Baperjakat dalam usulan tidak ada dalam pembahasan penurunan eselon atau jabatan, baperjakat hanya objektif saja artinya usulan hanya menyesuaikan dan mengoptimalkan" terang Junaidi. (wgm-aap).