TANGGAMUS-BINTANGPOST : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berkerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten setempat, melakukan perekaman e-KTP bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Diikuti sebanyak 72 orang WBP Lapas Kota Agung, dibawah pengawasan langsung Kasi Binadik dan Giatja Lapas, Aryo Pratama beserta jajarannya ini, berlangsung di Aula Lapas setempat, Kamis (16/12/2021).
Beni Nurrahman, Kepala Lapas (Kalapas) Kota Agung menjelaskan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini merupakan identitas jati diri bagi seluruh warga negara Indonesia, dan berlaku secara nasional.
"Kegiatan ini untuk memfasilitasi para WBP yang belim memiliki KTP. Karena para WBP juga berhak untuk memiliki identitas yang sah sebagai warga negara," ujarnya.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/5663/vaksinasi-tahap-dua-wbp-lapas-kota-agung
Beni juga menjelaskan, melalui proses perekaman seperti rekam sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, pas foto, dan rekam biodata diri. Serta data biometrik yang telah direkam dan dilakukan dengan penunggalan data oleh pusat, nantinya status data-data para WBP ini sudah bisa Print Ready Record (siap cetak).
"Hal ini juga dilakukan untuk mencegah data ganda dan pemalsuan KTP, sehingga tercipta keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Dan nantinya, para WBP tidak perlu lagi membuat KTP setelah selesai masa hukumannya," jelasnya.
Sementara itu, Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kabupaten Tanggamus, Afriyanti mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Lapas Kota Agung ini. Karena, kata dia, KTP merupakan identitas diri yang sangat penting. Sehingga kita sebagai warga negara, harus memilikinya.
"Tentunya kita harus punya identitas diri seperti KTP ini. Namun terkadang warga kita kurang sadar akan hal itu," ujar Afriyanti disela-sela kegiatannya.
Melalui perekaman KTP yang diadakan Lapas Kota Agung ini, dirinya mengucapkan terima kasih banyak kepada Lapas Kota Agung atas perhatiannya terhadap warga binaan lapas setempat yang belum memiliki identitas diri atau KTP.
Karena dengan ini, kata dia, para WBP bisa memiliki KTP sebagai identitas diri yang sah selaku warga negara.
"Kami juga berterima kasih kepada pihak Lapas Kota Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena sudah memperhatikan hal-hal seperti ini," ungkapnya. [Hrd]
