BINTANGPOST: Ribuan massa  yang tergabung dalam Forum Warga Bandar Lampung Berdaulat (FWBLB) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung menuntut pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemkot Bandarlampung.

Koordinator Aksi sekaligus ketua FWBLB Ahmad Muslimin dalam orasinya meminta agar Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan pembayaran DBH Kota Bandarlampung, meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengusut kejelasan DBH Kota Bandarlampung yang belum dibayarkan oleh Pemprov dan meminta BPKP untuk mengaudit DBH yang belum dibayarkan tersebut.

DBH Pemkot Bandarlampung yang belum dibayar itu menurut Ahmad Muslimin juga berimbas pada pembiayaan insentif guru honor, tunjangan kinerja pegawai, bantuan pesantren, insentif RT dan guru ngaji yang juga ikut tertunda.

“Ketidakpastian Pemprov untuk membayarkan DBH Pemkot Bandarlampung yang mencapai 200 Milyar itu menjadi salah satu hal yang menghambat perencanaan pembangunan dan program-program kesejahteraan rakyat,” Achmad, Senin (22/1/2018).

Lebih lanjut Ahmad Muslimin mengatakan, masalah dana bagi hasil harus menjadi perhatian setiap warga karena menyangkut hajat hidup seluruh warga Bandarlampung.

“Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari keresahan dari warga terkait dalam pembagian DBH oleh Pemprov Lampung,” pungkasnya. (dwp-aap).