BINTANGPOST : Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Endro Suswantoro Yahman menekankan kepada para pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk melibatkan seluas mungkin elemen-elemen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak dan pendidikan politik rakyat.
Menurutnya ini perlu dilakukan dan lebih mendapat perhatian agar rakyat makin terbuka kesadaran atas pilihan politiknya sehingga mampu meminimalisir praktik politik uang dalam Pilkada serentak apabila dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Penegasan tersebut disampaikannya melihat masa pelaksanaan Pilkada serentak tersebut bersamaan dengan proses recovery ekonomi rakyat sehingga dikhawatirkan Pilkada serentak malah menjadi ajang transaksi kekuasaan belaka dan malah menghasilkan kualitas kepemimpinan daerah yang buruk, menghasilkan pemimpin2 yang tidak amanah, dan berkasus hukum dikemudian hari.
“Berhati-hati dengan situasi pandemi yang belum jelas. Seandainya pandemi sudah selesai, dalam situasi pasca pandemi covid 19, yang saya kwatirkan adalah kualitas demokrasi. Karena dilaksanakan pada masa dimana rakyat masih rentan secara ekonomi, masih dalam fase pemulihan ekonomi, maka dikhawatirkan pemenangnya sudah bisa ditebak, yaitu kontestan yang memiliki capital terbesar,” jelas Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini pada Selasa (19/05/2020).
Kita khawatir, lanjut Endro, penyelenggaraan pilkada yang melibatkan anggaran negara begitu banyak, sekitar 20 trilyun rupiah, malah tidak menghasilkan pemimpin pemimpin yang berpihak pada rakyat, pemimpin pemimpin yang tidak amanah, pemimpin pemimpin yang berkasus hukum karena tipikor dikemudian hari, yang pada akhirnya berdampak pada tidak pernah terwujudnya masyarakat daerah yang sejahtera.
“Karena buat saya, politik itu suci. Politik itu adalah ibadah, menghadap Tuhan. Dan Tuhan bermukim pada gubug-gubugnya kaum miskin. Dan pemilu, Pilkada serentak itu adalah sarana kita beribadah. Jadi jangan sampai kualitas pemilu kita dibajak oleh orang-orang berduit, baik itu pesertanya atau pun penyelenggaranya. Sebab, hantunya ini adalah duit,” tegasnya.
Karena itu Endro menghimbau KPU dan para penyelenggara pemilu lainnya untuk tidak melihat pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja.
"KPU perlu melihat ini dari kacamata yang lebih penting, dari cara pandang yang lebih kritis, yaitu sebagai salah satu usaha penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Menurut Endro, Ini tugas kita bersama untuk terlibat lebih aktif dan fokus dalam pendidikan politik rakyat. Baik itu perwakilan parpol, penyelenggara pemilu maupun elemen2 masyarakat lainnya. "Sebab, bila tidak, kita bisa meyakini dan sudah bisa menebak hasil pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember nanti,” tutup pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini.(Rls)
