BINTANGPOST : Puluhan awak media mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), guna meminta penjelasan terkait dana koran dan publikasi tahun 2019 yang belum terbayar.
Seperti yang diungkapkan oleh Junaidi, selaku koordinator Forum pers independent Indonesia ( FPII) wilayah kabupaten Tulang Bawang, bahwa dirinya mengecam keras perbuatan oknum seketariat DPRD Tuba yang enggan membayar dana koran dan publikasi.
Menurut dia, pihaknya juga meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat meng-audit anggaran 2019 di DPRD kabupaten setempat.
"Kami akan terus mendatangi kantor DPRD sampai permasalahan ini ada solusinya. Jadi jangan cuma janji-janji seperti sebelumnya. Tapi tidak ada penyelesaiannya," ujar Junaidi, yang juga perwakilan awak media.
Jika hal ini tidak cepat di selesaikan, lanjut dia, dirinya bersama puluhan awak media ini akan meminta kepada bupati dan aparat penegak hukum (APH) agar bisa memberikan solusi dan mengkaji ulang pejabat yang sudah dilantik. Sehingga permasalahan ini cepat selesai, dan oknim penyeleweng dana anggaran 2019 yang berada di seketariat DPRD bisa terbongkar, tuturnya.
Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tuba Haryanto bahwa, pihaknya tidak memiliki hutang kepada para awak media, baik itu pembayaran koran, publikasi ataupun advertorial.
"Kami tidak ada hutang kepada awak media. Dan untuk anggaran tahun 2020 ini, tidak bisa digunakan untuk pembayaran di tahun 2019," ungkap Haryanto.
Terpisah, terkait permasalahan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tuba Anthoni mengatakan bahwa, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan yang ada di sekretariat DPRD Tuba.
"Nanti akan kita pelajari dulu, karena semua ada prosedurnya," ujar Anthoni di hadapan puluhan awak media yang mendatangi ruang kerja, Senin (13/1/2020).
Dari informasi yang di himpun media bintangpost.com, bahwa anggaran Koran, publikasi/advertorial di DPRD Tuba tahun 2019 mencapai Rp5 milyar. Namun anggaran tersebut tidak jelas kemana, karena banyak koran dan publikasi puluhan media tidak dibayar. (Heri)
