BINTANGPOST : Sebanyak 22 mahasiswa dari sejumlah fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Kabupaten Mesuji.
Kedatangan para mahasiswa UGM tersebut disambut oleh Plt Bupati Mesuji Saply TH didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Rifriyanto, dan Camat Mesuji Timur Tarbin Putra di Taman Kehati, Mekar Jaya, Minggu (30/06/2019).
Turut hadir pada kesempatan itu, Plt Kepala Bappeda Irhandi Juanesvant, Plt Kepala Dinas Pertanian Rosidin, Plt Kabag Humas dan Protokol Angga Pramudita, serta Keluarga Alumni UGM (Kagama) Mesuji.
Dihadapan para mahasiswa, Saply menjelaskan selayang pandang kondisi Kabupaten Mesuji. Dia mengucapkan terima kasih kepada UGM yang telah menerjunkan mahasiswanya KKN ke Kabupaten Mesuji untuk kedua kalinya, sebagai wujud komitmen UGM dalam mendukung pembangunan bangsa. "Pelaksanaan KKN perlu dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran. Dengan harapan para mahasiswa benar-benar mampu mengabdikan diri kepada masyarakat dengan turun langsung secara nyata di tengah masyarakat untuk mendidik, memberikan pemberdayaan, berbagi ilmu terkini terhadap situasi dan kondisi saat ini, serta memberikan ilmu yang didapat dari universitas,” ucapnya.
Menurutnya, peran nyata KKN-PPM UGM diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab Mesuji dalam mengembangkan sektor dan potensi unggulan yang ada, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. "Kepada OPD terkait, camat, dan kepala desa, saya minta agar dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini. Semoga pelaksanaan KKN ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, serta bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Mesuji,” harapnya.
Sebanyak 22 mahasiswa UGM ini akan melaksanakan KKN-PPM pada 28 Juni – 18 Agustus 2018 di Desa Tanjung Mas Makmur dan Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur dengan tema “KKN Tematik Revitalisasi Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perkotaan Baru di Mesuji” kemitraan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.(Mihsan)
