BINTANGPOST: 126 kepala pekon dari sembilan se Kabupaten Pringsewu mengikuti Penyuluhan penerangan hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif penanganan tindak pidana korupsi, dibuka Bupati Pringsewu  H.Sujadi menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Lampung dan Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pringsewu yang mengadakan kegiatan penerangan hukum bagi para kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu, sehingga nantinya para kepala pekon dapat mengetahui aturan hukum yang ada, terkait pengelolaan dana desa ini.

"mudah2an para kepala pekon dapatmengetahui aturan hukum pengelokaan dana desa" harap Bupati, Rabu (20/2/19).

Bupati Pringsewu juga meminta setiap kepala pekon di Kabupaten Pringsewu menerapkan  4.T dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, yakni Tertib Program, Tertib Administrasi, Tertib Waktu, dan Tertib Hukum.

"disamping itu, prinsip 100-0-100 juga harus menjadi perhatian dan acuan, yakni 100% benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan, serta 100% benar dalam laporan pertanggung jawaban"

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya, S.H., C.N. mengatakan kegiatan penerangan hukum merupakan salah satu program kerja Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam rangka preventif, pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dana desa. Sekaligus untuk mensosialisasikan kapasitas dan kewenangan Kejaksaan sebagai Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP.4).

"ya, penyuluhan ini, kami sebagai TP-4, melakukan sosialisasi sebagai tindakan preventif dan pencegahan Korupsi" penyelewengan Daba Desa, 

Dikatakan Asep, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan ini akan fokus pada pendekatan preventif, melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan agar pemberantasan korupsi sejalan dengan penegakan hukum secara efektif dan optimal demi kepentingan rakyat.(hmspsw).