BINTANGPOST : Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018 Kabupaten Pringsewu akhirnya disetujui.

Persetujuan tersebut ditandatangani antara pemerintah daerah dan DPRD Pringsewu oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Wakil Ketua l DPRD Pringsewu S.Nainggolan, dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (10/9/2018).

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dalam sambutannya menjelaskan, jumlah pendapatan Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan setelah mengalami perubahan adalah sebesar Rp1.186.663.002.884.

Sedangkan kebijakan belanja daerah pada APBD 2018 yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Dan perubahan belanja tidak langsung terjadi pada belanja pegawai yang turun menjadi Rp476 milyar.

"Untuk belanja hibah, mengalami penurunan menjadi Rp18 milyar, Belanja Bansos mengalami peningkatan menjadi Rp7 milyar. Dan belanja bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah pekon meningkat menjadi Rp2.4 milyar, yang disebabkan adanya penambahan bagi hasil pajak dan retribusi kepada pekon terkait kenaikan pajak daerah," jelasnya.

Wabup menambahkan, sementara untuk bantuan keuangan kepada pemerintah pekon tidak berubah, dan belanja tidak terduga, turun dari Rp500 juta menjadi Rp250 juta. Sedangkan untuk belanja langsung, meningkat menjadi Rp553 milyar lebih, yang disebabkan adanya kebutuhan dan usulan dari OPD yang bersifat teknis.

"Sementara struktur perubahan APBD Kabupaten Pringsewu 2018 sendiri, dalam posisi berimbang," ungkapnya.

Diketahui, rapat paripurna persetujuan peubahan KUA-PPAS kabupaten Pringsewu tahun 2018 tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pringsewu S.Nainggolan, didampingi Wakil Ketua II Stiyono, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah beserta jajaran Muspida Kabupaten Pringsewu. (Rls)