"Ini komitmen Beliau dalam masalah pendidikan. Pak Gubernur Ridho meyakini untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Lampung ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Salah satunya pada bidang Pendidikan."
BANDAR LAMPUNG-BINTANGPOST : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima penghargaan sebagai kepala daerah peduli perguruan swasta dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Lampung. Pada 2016 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran pendidikan 26,73% dan 2017 naik menjadi 37%. "Ini komitmen Beliau dalam masalah pendidikan. Pak Gubernur Ridho meyakini untuk mencerdaskan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Lampung ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Salah satunya pada bidang pendidikan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono pada Gebyar HUT BMPS ke-46, di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bandar Lampung, Selasa (7/11/2017).
Selain itu, Gubernur Ridho juga konsen terhadap bidang kesehatan. "Alokasi anggaran kesehatan mencapai 11,03%, sedangkan kewajiban pemerintah hanya 10%. Pak Gubernur menginginkan generasi Lampung cerdas dan sehat jasmani, dan punya kepekaan sosial yang tinggi. Kita tidak menginginkan generasi muda yang dekat dengan narkoba dan minum keras," ujarnya.
Sutono mengatakan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. "Peran serta masyarakat dalam hal ini perguruan swasta yang terhimpun dalam BMPS sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di Lampung. Keberadaan dan peran serta perguruan swasta, tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam memajukan pendidikan berkualitas," kata Sutono. Dia mengajak penyelenggara pendidikan swasta, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional. "Terus berjuang dan membangun manusia Indonesia yang bermutu sebagai perwujudan dalam mengemban amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,"imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum BMPS Pusat, Soeparwanto, mengatakan BMPS adalah wadah asosiasi perguruan swasta sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. "BMPS mendampingi pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Kami melihat di Lampung ini ada banyak kemajuan pendidikan swasta berkat perhatian dan bantuan Pemprov Lampung," ujar Soeparwanto. Selain Lampung, penganugrahan penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat atas dedikasi sebagai kepala daerah yang memiliki kepedulian membina dan mengembangkan perguruan swasta serta terhadap BMPS. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Bupati Bogor Jawa Barat, Bupati Karawang Jawa Barat, Bupati Sukabumi Jawa Barat, Bupati Pesawaran Lampung, Bupati Tana Toraja Sulawesi Selatan, Bupati Toraja Utara Sulawesi Selatan, Wali Kota Metro Lampung, dan Wali Kota Palembang Sumatera Selatan.
Sementara itu Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Lampung A.Hamid,S.SH menjelaskan, BMPS adalah mitra pemerintah, yang juga merupakan wadah koordinasi Perguruan Swasta, mempunyai fungsi dan peran strategis dalam meningkatkan “keswastaan” dan “mutu partisipasi Perguruan Swasta” guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. “Untuk mengatasi kesenjangan dan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan, maka Perguruan Swasta yang sejak zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, telah turut serta berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan baik formal maupun non formal, kiprahnya dinegeri ini, masih tetap diperlukan khususnya dalam memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan”ujarnya. Menurut Hamid, BMPS berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, advokator, mediator, motivator dan inspirator bagi Perguruan Swasta serta berperan sebagai wadah/wahana permusyawaratan antar Perguruan Swasta di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota, harus mampu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah/pemda, dalam satu gerakan yang disebut Gerakan Maju Bersama (GMB), dalam tugas dan panggilan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Pancasila, UUD 1945 dan Catur Watak BMPS. (rils)
