Pesawaran (BP) : Dengan adanya koneksi dan dukungan penuh di pemerintah pusat, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran nomor urut 02 Nanda Indira-Antonius M. Ali menegaskan komitmen mereka untuk mendorong kemajuan di Kabupaten Pesawaran dengan bergerak cepat dalam berbagai sektor.
Nanda menyampaikan, bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan itu telah sama-sama dilihat dari pencapaian yang telah diraih Kabupaten Pesawaran selama ini, yang mana semua itu tak lepas dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Insya Allah, dengan terkoneksinya Nanda-Anton ke pusat, kita pasti dapat dukungan penuh, sehingga Kabupaten Pesawaran akan bisa lebih baik dan lebih sukses lagi ke depannya. Sesuai dengan program Cakep yang kita usung," tegasnya, Minggu (20/10/2024) lalu.
Nanda juga menambahkan, sinergi yang kuat antara daerah dan pusat sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Dengan kolaborasi ini, pihaknya optimis akan mampu melangkah lebih cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Kami akan terus berkomitmen, bergerak cepat untuk Kabupaten Pesawaran, sejalan dengan pusat. Dengan begitu, kita yakin dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi,” lanjutnya.
Nanda Indira juga menyampaikan, dalam visi misi Cakep yang di usung, didalamnya terdapat delapan program kerja yang selain menekankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, dirinya juga akan melakukan tata kelola pemerintah yang cepat, tepat dan transparan.
Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan transparan adalah proses dan hasil politik serta kelembagaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik.
Dan dalam pemerintahannya jika terpilih nanti, Nanda mengungkapkan bahwa ada beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang akan dilakukan selain transparansi. Diantaranya, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi masyarakat, efisiensi dan inovasi, kepemimpinan dan integritas, hukum dan keadilan, serta evaluasi dan pembelajaran.
Apalagi, lanjut dia, dalam program tata kelola pemerintahnnya nanti jika terpilih, akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui segala aspek dengan mudah, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, mencegah praktik korupsi, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, memastikan stabilitas, mengurangi tindakan aparat pemerintah yang menyimpang.
"Dalam transparansi tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan oleh saya dan Pak Anton jika diberi amanah memimpin Pesawaran, akan melibatkan masyarakat. Karena kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan," jelas dia.
Sedangkan Cawabup Antonius Muhammad Ali menambahkan, prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Karena pemerintah memang wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Keterlibatan rutin pemerintah dan masyarakat, tentunya akan memberikan arahan bagi pembuatan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan publik. Keterbukaan informasi membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan stabilitas wilayah. Dengan penyertaan teknologi, transparansi menjadi lebih mudah dikelola," terangnya.
Dia juga menyampaikan, ketersediaan informasi tentang kebijakan dan tindakan pemerintah, rasa tanggung jawab organisasi yang jelas, dan jaminan bahwa pemerintah dikelola secara efisien dan bebas dari korupsi sistemik, merupakan komponen penting dari pemerintahan yang transparan.
"Ketiadaan transparansi akan mendorong korupsi. Karena otoritas lebih mudah berpartisipasi dalam aktivitas ilegal tanpa terdeteksi. Secara keseluruhan, kurangnya keterbukaan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang melemahkan dan berefek negatif," kata dia.
Dan pemerintah yang transparan, Anton juga mengungkapkan, mampu menjelaskan dengan gamblang apa yang sedang dilakukan, bagaimana dan mengapa tindakan dilakukan, siapa yang terlibat, dan dengan standar apa keputusan dibuat. Sehingga pemerintah menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi standar tersebut.
Apalagi wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis dan bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya.
"Penggunaan prinsip transparansi sangat penting dalam proses pelayanan publik, karena dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui segala aspek dengan mudah dan mengurangi tindakan dari aparat pemerintah untuk melakukan tindakan yang menyimpang, serta bisa mengevaluasi dan memonitoring segala kebijakan," pungkasnya. (red)
