Pringsewu (BP) : Proyek pembangunan pagar UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Dinas Perindutrian, Perdagangan (Diaperindag) Workshop Kabupaten Pringsewu sepanjang 100 meter menuai masalah.
Pasalnya, pekerjaan yang dalam laporan sudah 100 persen selesai, namun masih meninggalkan pekerjaan yang belum selesai dan terkesan asal jadi dan tidak rapih.
Dari pantauan media ini dilokasi, pekerjaan fisik pembuatan pagar yang nilainya Rp197.700.000 juta penunjukan langsung (PL) oleh CV. Rinjani Alam Pratama dengan tanggal kontra 45 hari kerja dari 9 November 2022 itu tidak beres.
Dalam papan plang lokasi atau wilayah yang dipasang di pembangunan pagar tersebut seharusnya tertulis alamat wilayah Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, namun tertulis workshop terletak di Kelurahan Pringsewu Selatan.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7900/pj-bupati-kukuhkan-gow-pringsewu
Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan pekerjaan, baik terhadap pihak rekanan maupun dinas terkait pada saat pembangunan dan penulisan dalam plang lokasi tersebut.
Seperti yang dikatakan Ketua RT 3 lingkungan 3 Pajaresuk Haidir, yang meminta pihak CV. Rinjani Alam Pratama sebagai pihak yang ditunjuk langsung dalam pekerjaan proyek tersebut dapat merubah papan nama alamat workshop yang salah tersebut.
"Ini sudah jelas salah. Bagaimana pengawasannya sih. Saya berharap, dinas terkait agar dapat memerintahkan untuk merubah kesalahan penulisan papan nama alamat workshop UPTD ini. Karena ini bukan Pringsewu Selatan, tapi Pajaresuk. Harus sesuai tempat dan lokasinya dong," ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua PWI Pringsewu, Agus Tri Wahyudi, kepada media ini yang mempertanyakan terkait pengawasan kegiatan pekerjaan bangunan pagar tersebut.
"Gimana pengawasannya, kalo sampai penulisannya itu bisa salah. Itu pengawas kerja apa tidur," tuturnya.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa, dalam perencanaan kegiatan tersebut sudah terlihat jelas nama, alamat, maupun pekon tempat pembangunan.
"Bangunnya dimana, ditulisnya beda. Jangan-jangan pelaksanaan pembangunannya dialihkan. Jadi nggak jelas. Kordinasi tidak ada, komunikasi juga tidak ada. Ini tentunya jadi pertanyaan. Kemana dinas waktu pembangunannya. Kan nggak mungkin kalo salah didiamkan sama pengawas pekerjaannya," ucapnya. (red)
