BINTANGPOST : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi mengukuhkan Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Didik Suprayitno sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung.
"Harapan saya Pjs. Gubernur Lampung mampu segera melakukan konsolidasi di jajaran Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pilkada serentak yang ada di Lampung," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan penjabat sementara Gubernur Lampung di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).
Mendagri menjelaskan, sebagai Pjs. Gubernur Lampung harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda, khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi pilkada.
"Ajak seluruh jajaran dan staf Pemerintah Daerah Lampung untuk mengkonsolidasikan dalam menciptkan iklim sejuk dalam melaksanakan pilkada dengan baik. Serta mem-backup Panwaslu dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung," jelasnya.
Tjahjo Kumolo juga mengingatkan komitmen pemerintah, khususnya KPU dan Kapolri, untuk mencegah politik uang dan politisasi yang salah.
"Ini adalah racun demokrasi yang harus diberantas. Dan itu adalah hal salah karena dapat merusak peradaban demokrasi, dan merusak sendi kenegaraan yang bermartabat. Jadi harus kita lawan bersama," ucapnya.
Mendagri mengakui, bahwa dirinya percaya Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas yang diberikan.
Didik yang merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, lanjutnya, sebagai Pjs. Gubernur Lampung harus mampu menjalankan pemerintahan di Provinsi Lampung selama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri cuti, karena mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018.
"Didik dipilih karena dinilai mampu menjalankan tugas sebagai Pjs. Gubernur Lampung, dan akan menjalankan pemerintahan di Provinsi Lampung terhitung mulai 15 Februari 2018 hingga masa kampanye berakhir pada 23 Juni 2018. Untuk itu saya berharap, Didik yang merupakan mantan perwira AU berpangkat kolonel ini dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan tegas," harapnya. (Her-tri)
