BINTANGPOST: Kabar Gembira untuk dunia pendidikan di Lampung bahwa dalam waktu dekat akan melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. hal tersebut disambut baik Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni, Selasa (9/3).
Menurut Elly proses belajar secara virtual yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 kurang efektif.
“Masyarakat berharap, proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara tatap muka. Tentunya tetap dengan penerapan protokoler kesehatan,” ungkap Elly.
Diakui Elly, protes wali murid dipicu karena berbagai hal. Salah satunya, banyak pelajar saat ini mulai bermalasan belajar, bahkan memilih untuk berjualan membantu ekonomi keluarga.
“Ada anak SMP itu yang sudah berjualan, untuk menyambung hidup karena banyak waktu luang,” ucap dia.
Selain itu, banyak juga juga wali murid yang mengeluhkan pola belajar daring yang harus menggunakan teknologi informasi berbasis internet. Mengingat kemampuan wali murid berbeda-beda, satu sama lainnya.
“Untuk daring itu ada yang tidak punya HP (telepon genggam/gatget). Ada yang punya HP tapi tidak kebeli kuota internet,” ucapnya.
Meski demikian, Elly mengucap syukur, saat ini sudah ada kabar baik dari pemerintah pusat. Kabar itu terkait akan dibuka kembali sekolah tatap muka di pertengahan tahun 2021.
“Masalah ini sudah kita bawa dalam rapat dengan fraksi. Kita sudah sepakat, mendukung kebijakan pemerintah yang kabarnya akan mengadakan belajar tatap muka kembali pada Juli,” jelasnya.
Dukungan itu karena beberapa alasan, diantaranya kebijakan tersebut dirasa akan meringankan beban wali murid.
“Sisi positifnya dari segi ekonomi keluarga sudah pasti diringankan. Kedua, belajar tatap muka itu bisa lebih sampai ilmunya,” ucapnya.
Meski demikian, ada beberapa pekerjaan rumah masing-masing instansi pendidikan dalam menyambut belajar tatap muka.
“Masalah terbesarnya adalah, apakah semua sekolah di Lampung ini sudah siap akan sarana protokol kesehatan (prokes)?” ucapnya.
Pengadaan sarana-prasarana penunjang prokes di sekolah itulah yang kini masih jadi pembahasan, antara legislatif dan eksekutif di provinsi setempat. (*)
