BINTANGPOST : Dalam rangka 100 hari kepemimpinan Dewi-Syafii, gabungan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanggamus yang tergabung dalam Aktivis Mulang Pekon melaksanakan diskusi bertajuk Menakar Konsistensi ASIK Bupati Tanggamus dalam 100 hari kepemimpinan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Promedia Caffe Gisting Tanggamus ini,dihadiri Kabid Humas Diskominfo Tanggamus, Derius Putrawan selaku perwakilan dari Pemkab Tanggamus dan Anggota Tim Koalisi Pemenangan Dewi-Syafii saat pilkada lalu Agung Prastowo.
Dian S. Meiliandi, Direktur LBH Tanggamus, selaku penggagas kegiatan diskusi tersebut mengatakan, 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus ini adalah tolok ukur bagaimana jargon ASIK (Agamis, Sejahtera, Inovatif dan Kondusif) telah terimplementasi atau tidak dalam roda pemerintahan.
Sebab, katanya, dalam tradisi politik, momen 100 hari kerja biasanya digunakan sebagai observasi awal suatu pemerintahan bisa berhasil atau tidak dalam mewujudkan program kerja atau visi dan misi yang diusung.
"Dalam kepemimpinan 100 hari Dewi-Syafii ini, banyak sudah kerja nyata dan kebijakan dalam melayani masyarakat Tanggamus. Dan diskusi ini akan menjadi evaluasi untuk melihat sejauh mana janji-janji kampanye, yang sudah terealisasi atau belum. Sehingga kita dan masyarakat bisa menilainya dengan objektif, kalau terpenuhi kita berikan apresiasi dan jika belum atau kurang mari kita kritisi dan tagih dengan cara yang baik," ujarnya.
Diketahui, dalam diskusi tersebut banyak kritik dan masukan yang disampaikan oleh para peserta diskusi yang disampaikan untuk menjadikan kabupaten Tanggamus lebih baik.
Seperti yang diungkapkan Solahudin Magad salah satu aktivis kabupaten Tanggamus, bahwa dia banyak mengkritisi terkait kebijakan yang dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati Tanggamus.
Salah satunya seperti pemerintah Tanggamus harus sigap dalam penanganan bencana yang terjadi di kabupaten setempat. Seperti menyiapkan alat berat yang disiagakan disetiap kecamatan yang rawan bencana seperti Kelumbayan, Limau dan Cukuhbalak.
"Saat ini Tanggamus sering dilanda musibah, khususnya banjir dan tanah longsor. Dan dalam musibah yang terjadi beberapa waktu lalu, mencari alat berat saja susah, harusnya pemerintah sudah menyiapkan. Atau paling tidak pinjam, jangan masyarakat yang bergerak," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah Tanggamus juga harus tegas terhadap oknum pembalak liar. Karena penyebab banjir dan longsor ini, akibat gundulnya hutan register di Kulumbayan, ucapnya.
Sementara itu, menurut Idianto dari Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Tanggamus, yang menyoroti mengenai pembangunan infrastruktur, salah satunya di Kecamatan Cukuhbalak.
"Dari jargon ASIK tersebut saya nilai kesejahteraan belum terealisasi dengan baik. Sebab di Cukuhbalak infrastrukturnya belum menjadi prioritas dan merata. Bukan hanya di Cukuhbalak, masih banyak infrastruktur khususnya akses jalan dan jalan tembus masih banyak yang belum dibangun. Jadi, untuk sejahtera itu patokannya bukan hanya kondusif tapi juga infrastruktur yang baik," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Derius Putrawan selaku perwakilan Pemkab Tanggamus pun menjawab saran dan kritik yang disimpan oleh para aktivis.
Menurutnya, banyak hal yang akan dilakukan dan dievaluasi lagi dalam pemerintahan kabupaten Tanggamus. Kritik dan saran yang disampaikan para aktivis, tentunya akan menjadi masukan, untuk menjadikan kabupaten Tanggamus lebih baik lagi kedepannya.
"Namun yang pasti, Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Tanggamus. Dan hal itu diwujudkan dalam 55 Program Aksi yang akan dijalankan pemkab Tanggamus, dan akan memprioritaskan perbaikan yang menjadi wewenang pemkab. Dan saat itu, MoU antara Pemkab dan pusat sudah terjalin, sehingga kedepannya, program ini bisa terealisasi," ungkapnya. (Sis)
