Lampung Barat (BP) : Dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrem berbasis desa dan pemanfaatan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar menggelar rapat kordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kagungan pemkab setempat, Selasa (23/8/2022).
Turut hadir dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Bupati Lambar Parosil mabsus, Wabup Mad Hasnurin, Sekdakab Lambar beserta Kepala OPD, para Bidan dan Peratin Pekon Lokus stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim kabupaten setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lambar menyampaikan, tujuan Pelaksanaan Rakor TKPK ini dalam rangka terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemkab Lambar dan pemerintahan desa. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dapat berjalan secara sinergis.
Baca Juga :
http://bintangpost.com/read/7212/penandatanganan-rkt-pemkab-lambar-dan-balai-besar-tnbbs-tahun-2022
Dari tahun 2019, kata Bupati, Kabupaten Lambar keluar dari kabupaten tertinggal. Dan saat ini, pihaknya terus melakukan berbagai macam upaya penanganan seperti stunting dan penanganan kemiskinan.
Penanganan kemiskinan, lanjut dia, memiliki indikator yang jelas. Dan saat ini pihaknya selalu memberikan arahan kepada seluruh kepala desa atau peratin, dengan mengalokasikan dana desa serta berkoordinasi dengan bidan desa dan perawat pekon dalam penanganannya.
"Sebagian besar peratin telah melakukan kordinasi dengan bidan desa dan perawat pekon. Dengan selalu mengontrol kesehatan warga, sehingga saat ini data kesehatan masyarakat desa perangkat pekon atau peratin bisa terus terpantau," ujarnya.
Selain itu, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Lambar memberikan bantuan sembako kepada masyarakat desa, dan terus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada masyarakat.
"Ini merupakan komitmen kami, agar target yang diharapkan dapat tercapai. Yang dilaksanakan dengan mengedepankan ketepatan lokus dan langkah penanganan yang dilaksanakan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh, dengan melibatkan secara terpadu seluruh lintas sektor," ungkapnya.
Saya juga berharap, kepada seluruh lapisan masyarakat, perangkat pekon dan anggota medis, serta seluruh perangkat daerah, agar dapat mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat. Saya juga berterimakasih kepada Pemprov Lampung atas segala dukungan yang sudah diberikan untuk kabupaten ini, ucapnya.
Sementara itu, Wagub Lampung Chusnunia Chalim dalam arahannya menyampaikan bahwa, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara gotong royong atau di lakukan secara bersama-sama. Agar dapat menurunkan angka kemiskinan dan stunting, dengan targetnya angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata di tingkat nasional dapat turun.
Menurut Wagub, penurunan angka stunting cukup tinggi, sehingga prevalensi angka stunting Provinsi Lampung masuk 5 besar angka stunting terendah di tingkat nasional. Sehingga harapannya, angka stunting dapat mencapai zero.
"Kunci utamanya memiliki rencana kegiatan yang matang dan dituangkan di dokumen. Mulai untuk rembuk stunting sampai tingkat pekon, Perbup, dan harus ada tim sampai desa untuk penanganan stunting atau manajemen desa. Dan juga publikasi penanganan stunting untuk mengajak penanganan stunting dan lakukan review akhir tahun," jelasnya.
Selain itu juga, penanganan kemiskinan harus dilaksanakan pendataan administrasi dan dilakukan percepatan, sehingga data keluarga miskin tidak ada kendala. Dan juga program-program seperti progra. air bersih dan MCK yang layak bagi masyarakat, tuturnya.
Diketahui, TKPK Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan pekon-pekon yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2022. Diantaranya terdiri dari 25 pekon di lima kecamatan. Penetapan lokus prioritas ini berpedoman pada kriteria kemiskinan ekstrem, yang berfokus pada penduduk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020.
Khususnya pada wilayah dengan jumlah penduduk dengan kriteria Desil 1 tertinggi, dan diprioritaskan pada pekon yang sekaligus menjadi lokus penanganan stunting tahun 2022. Dan pada kesempatan tersebut, selain 25 pekon ini, juga diundang 5 pekon lainnya dari Kecamatan Balik Bukit.
Terkait upaya penanganan stunting, di tahun 2022 ini telah ditetapkan 12 pekon lokus prioritas penanganan stunting, adapun untuk pelaksanaan di tahun 2023 Pemkab Lambar telah menetapkan 15 pekon lokus. (her)
