Bandar Lampung, (BP) : Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal itu berdasarkan data pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,01 juta orang (11,67 persen).
"Turun sebesar 76,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 1,08 juta orang (12,62 persen)," ungkap Koordinator Fungsi Nerwilis BPS Provinsi Lampung, Nurul Andriana, pada Diskusi Awal Tahun "Ekonomi Lampung 2020 Dibawa Kemana?" yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, di sekertariat SMSI Lampung, di Jalan Gatot Subroto, nomor 15, Kedamaian, Bandar Lampung, Rabu (19/01).
Menurutnya, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar 8,50 persen atau turun 0,79 poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 9,29 persen.
"Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 13,18 persen atau mengalami penurunan 1 poin jika dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 14,18 persen," jelasnya.
Selama periode Maret-September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 18,12 ribu orang (dari 254,60 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 236,48 ribu orang pada September 2021).
"Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 58,79 ribu orang (dari 829,33 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 770,54 ribu orang pada September 2021)," tukasnya.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
"Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin," pungkasnya.
Diketahui diskusi SMSI ini dihadiri berbagai narasumber, di antaranya Wagub Lampung, Chusnunia Chalim, Perwakilan Bank Indonesia (BI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa.(Rls)
