BINTANGPOST : Peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-76 pada tahun 2021 ini merupakan lintas sejarah panjang kehadiran PT PLN (Persero) dalam menerangi nusantara, dan ikut serta mendorong dalam menggerakan perekonomian Indonesia.
Salah satunya dengan mendorong Rasio Desa Berlistrik (RDB) yang merupakan rasio antara desa yang berlistrik dengan jumlah desa di Indonesia. Berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh jajaran stakeholder terkait, PLN turut mendukung Program Listrik Desa yang juga merupakan strategi mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi di daerah. Meski memiliki banyak tantangan, PLN terus berjuang menghadirkan energi berkeadilan hingga ke pelosok desa.
Sesuai data yang dihimpun media ini, hingga September 2021, sebanyak 83.125 desa di seluruh wilayah Indonesia telah berhasil dimasuki listrik. Dan capaian ini mendorong Rasio RDB mencapai 99,62 persen. Meski di tengah pandemi, angka ini melampaui capaian tahunan 2020 lalu yang mencatat realisasi listrik desa sebanyak 82.569 desa dengan capaian RDB 99,52 persen.
Perjuangan insan PLN dalam melistriki desa yang jauh dari infrastruktur, mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak maupun masyarakat.
"Kami mengapresiasi kepada seluruh insan PLN. Ini adalah bukti kerja keras dan cerdas PLN dalam membawa cahaya untuk desa-desa di pelosok nusantara. Dan juga sebagai bukti sejarah. Bahwa meski di tengah pandemi, PLN tetap berkinerja tinggi bagi negeri," ujar Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, belum lama ini.
Zulkifli juga mengatakan, kehadiran listrik yang andal hingga ke desa menjadi penting untuk menggerakkan perekonomian. Terlebih dengan adanya disrupsi serta revolusi industri 4.0, maka upaya melistriki desa akan turut mendukung percepatan integrasi ekonomi masyarakat desa ke perekonomian nasional.
"Kalau listrik sudah menjangkau desa, harapan kita ekonomi semakin bergerak cepat. Belum lagi bila ke depan seluruh desa bisa terintegrasi dengan masuknya akses internet, dimana PLN Grup juga memiliki produk ICON+ untuk solusi internet. Ini tentu akan mengangkat potensi ekonomi desa dalam ekosistem ekonomi digital kita," ucapnya.
Bahkan, apresiasi juga diberikan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa PLN mampu dapat menjalankan program Listrik Desa dengan optimal.
Wapres menuturkan, target pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024, salah satunya dilakukan melalui penyediaan listrik sebagai kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin. Dan hal itu, sudah dijalankan oleh PLN. Salah satunya PLN menyalurkan listrik ke 17 desa terluar, tertinggal, dan terdepan, yang berada di Kabupaten Maluku Tengah.
"Salah satu program pengentasan kemiskinan ini sudah dilakukan oleh PLN, sesuai dengan program yang sudah ada. Melihat showcase penyediaan listrik untuk masyarakat miskin yang dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik untuk Masyarakat Miskin di Maluku ini. Tentunya saya optimis, program ini dapat menggerakkan perekonomian warga, sehingga kesejahteraan warga Provinsi Maluku semakin meningkat," ujarnya.
Semoga setelah dapat listrik dengan penyambungan gratis ini, anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman, suasana di rumah juga bisa beraktivitas dengan lancar di malam hari, ucap Wapres Ma'ruf Amin, dalam rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Maluku belum lama ini.
Hal senada juga dikatakan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, yang menyampaikan bahwa dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta produktivitas produk usaha kecil dan menengah (UKM) desa, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), perlu infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.
Sinergi dengan PLN dalam upaya melistriki desa, senantiasa perlu dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Salah satunya dengan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan ekonomi dan investasi.
"Semoga MoU ini, menjadi media promosi inovasi, media bertemunya petani dan produsen dari desa dengan investor, jalan bagi produk desa menemukan pasar potensial, untuk Kebangkitan Ekonomi Desa," tegasnya.
Selain terus berjuang menghadirkan energi berkeadilan hingga ke pelosok desa, PLN Pusat Sertifikasi (Pusertif) atau lembaga sertifikasi PLN, menjadi lembaga pertama dan satu-satunya saat ini yang bisa memberikan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal ini juga tentunya dapat mengakselerasi terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Dan juga, dengan hal ini PLN Pusertif memiliki kewenangan dalam memberikan sertifikasi SPKLU, setelah meraih sertifikat akreditasi perluasan lingkup Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang diserahkan langsung oleh Kepala BSN Kukuh S. Achmad, kepada General Manager PLN Pusertif, Septa Hamid, disaksikan oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, di Kantor Pusertif, Jakarta, Selasa (26/10/2021) lalu.
Dengan akreditasi tersebut, Maka PLN Pusertif sebagai salah satu unit yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan sertifikasi dibidang ketenagalistrikan di PLN, dapat melakukan sertifikasi produk (SPM/SNI) SPKLU. Dan diharapkan, langkah ini akan menunjang percepatan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019, dimana PLN harus mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dengan menyediakan infrastruktur pengisian listrik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Dan juga, sesuai dengan keputusan Kementerian ESDM dengan BSN yang telah merumuskan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait SPKLU dan baterai yang mengacu pada standar International Electrotechnical Commission (IEC) / International Organization for Standardization (ISO). Sehingga dengan terbitnya SNI ini, maka setiap SPKLU yang terpasang harus terlebih dahulu dilakukan sertifikasi.
"Saya mewakili jajaran direksi bangga kepada PLN Pusertif yang berhasil menjadi lembaga pertama yang meraih akreditasi dari BSN. Terima kasih juga untuk BSN yang memberikan kepercayaan Ke PLN Pusertif, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur KBLBB dapat kita kejar," ujar Bob.
Lantas apa yang akan dilakukan lagi oleh PLN, atas capaian yang sudah diraih ini.
Saat ini, PLN membuka kesempatan bagi swasta maupun investor untuk bekerjasama mempercepat pengadaan infrastruktur kendaraan listrik melalui website khusus untuk kemitraan penyediaan SPKLU dan menghadirkan promo Home Charging.
PLN terus berupaya menyajikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik maupun pelaku usaha dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Komitmen tersebut ditandai dengan hadirnya website khusus untuk layanan kemitraan penyediaan SPKLU dan promo layanan home charging.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menjelaskan, melalui website ini nantinya para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut. Dan untuk bisa menjadi partner dari pengembangan SPKLU ini sangat mudah. Para Badan Usaha yang tertarik hanya tinggal mengakses https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu. Setelah para pengusaha mengakses maka langsung ada kolom menjadi mitra. Ikuti langkahnya dan kemudian PLN akan segera menindaklanjuti.
"Kami ingin membuat ekosistem kendaraan listrik ini tumbuh. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan pengusaha yang tertarik," ungkap Bob.
Mengapa kemitraan ini penting? Sebab, pengadaan SPKLU ini menjadi ceruk bisnis baru bagi dunia usaha. Tercatat, saat ini sudah terdapat 187 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang beroperasi di seluruh Indonesia. PLN berkontribusi sebesar 47 unit SPKLU dan hingga akhir tahun nanti akan ada 67 unit SPKLU tambahan.
"Saat ini PLN sudah membangun 47 unit SPKLU. Dan hingga akhir tahun nanti akan ada tambahan sebesar 67 unit SPKLU lagi. Ini merupakan dukungan aktif PLN dalam memasifkan kendaraan listrik di Indonesia," ujar Bob.
Pada 2020, penjualan mobil listrik naik 46 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14 persen. Ditambah, hasil riset juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik dinilai berada di atas rata-rata keinginan warga negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik dengan 31.859 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kilo liter pada tahun tersebut.
Melihat peluang tersebut, Bob mengatakan, PLN mengajak semua pihak untuk memanfaatkan ceruk bisnis ini. PLN akan menyediakan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU. Sementara mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU.
Bob menyebut PLN saat ini juga telah mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
"Jadi bisnis ini sangat menguntungkan. Kami mengajak pelaku usaha untuk ikut membangun SPKLU sesuai skema kerja sama kemitraan berbasis revenue sharing dengan sharing economy model," ajaknya.
Tidak hanya itu, PLN meluncurkan promo layanan home charging services bagi konsumen kendaraan listrik. Pada layanan ini, PLN memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pemasangan home charger di rumah, yang kemudian diintegrasikan dengan fitur Charge.IN pada aplikasi PLN Mobile. Serta memberikan layanan tambah daya, sehingga kapasitas daya listrik di rumah mencukupi untuk pengoperasian home charger secara maksimal. Dan juga, PLN memberikan diskon tarif sebesar 30 persen pada pengisian daya kendaraan pada pukul 22.00 hingga 05.00.
Energi Terbarukan, Bergabungnya EMI Sebagai Anak Perusahaan PT. PLN
Pemerintah juga secara resmi mengalihkan seluruh saham pada PT Energy Management Indonesia (Persero) ke PT PLN (Persero). Dengan bergabungnya EMI sebagai anak perusahaan PLN yang diresmikan secara hybrid (virtual dan daring) dalam acara Launching PT Energy Management Indonesia (EMI) ke dalam PLN Group, yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/10/2021). Hal ini dilakukan untuk Mendukung Inisiatif Dekarbonisasi Menuju Green Economy.
Kehadiran EMI sebagai anak usaha PLN diharapkan dapat memperkuat transformasi energi bersih, sekaligus mengakselerasi green economy atau ekonomi hijau untuk Indonesia. Ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir menyambut baik penggabungan EMI sebagai anak perusahaan PLN. Menurutnya, ini merupakan bagian dari transformasi BUMN, khususnya transformasi energi terbarukan yang dilakukan oleh PLN.
"Hari ini kita membuktikan bahwa kita terus melakukan efisiensi di BUMN dengan bergabungnya EMI ke dalam ekosistem PLN. Sehingga jelas sekali EMI juga merubah bisnis modelnya sebagai bagian dari auditing system untuk energi hijau. Ini yang sangat menarik, karena PLN juga ikut bertransformasi. Dan saya rasa ini menjadi ekosistem yang penting," ujar Erick Tohir.
Menurut Erick, sebagai perwujudan dari energi terbarukan, PLN harus mulai menata ulang proses bisnis yang disesuaikan dengan eco lifestyle yang akan terjadi di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan bisa beradaptasi dengan perubahan energi terbarukan yang sedang dilakukan.
"Eco lifestyle yang akan terjadi di Indonesia ini akan berdampak luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Karena itu, penting sekali kolaborasi dan gotong-royong dalam membangun road map bersama, antara stakeholder pemerintah, stakeholder masyarakat, dan tentu para expert yang ada di bidang energi terbarukan," ungkap Erick.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target Perjanjian Paris untuk karbon netral atau net zero emission (bebas emisi karbon) pada 2060. Sehingga Erick mengharapkan, sinergisitas PLN-EMI menjadi satu kesatuan yang membantu transformasi ini terlepas dari pada dukungan secara menyeluruh dari Kementerian.
"Karena itu saya berharap sekali tentu dengan eco lifestyle yang terus berkembang, kita mendorong daripada transformasi PLN ini. Dan juga tadi dukungan dari masyarakat untuk bisa melakukan eco lifestyle, karena akan terasa sulit kalau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dan Kementerian BUMN juga sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa duta besar yang saya minta mereka dapat menjadi bagian daripada transformasi di Indonesia. Karena kita ketahui paru-paru dunia hanya di dua tempat, yaitu Indonesia dan Brazil,” terangnya. [Dodi]
